Bapepam-LK Terbitkan Aturan Tentang Komite Audit

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Merdeka.com
    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    MERDEKA.COM. Kementerian Perdagangan mengklaim industri fesyen muslim Indonesia saat ini paling ternama di dunia. Industri sejenis di Malaysia, negara muslim terdekat, dinilai belum mampu menyaingi. …

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan peraturan tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya.

Ketua Bapepam-LK Ngalim Sawega dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan, penyempurnaan peraturan itu dimaksudkan untuk meningkatkan independensi, peran dan kewenangan Komite Audit dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik.

Peraturan dimaksud adalah Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Penerbitan peraturan ini menyempurnakan sekaligus mencabut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan tersebut memuat ketentuan umum, struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, dan pelaporan komite audit, serta sanksi.

Beberapa pokok penyempurnaan yang diatur dalam peraturan dimaksud antara lain penegasan pengertian komite audit dan komisaris independen dan independensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, kewajiban untuk memiliki piagam komite audit dan pemuatannya pada laman (website) emiten atau perusahaan publik.

Selain itu, penambahan dan penyempurnaan persyaratan keaggotaan (termasuk tugas dan tanggung jawab serta wewenang komite audit), pengaturan mengenai pelaksanaan rapat komite audit secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan (termasuk jumlah kuorum peserta rapat, pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan risalah rapat serta penuangan adanya perbedaan pendapat).

Peraturan itu juga memuat pengaturan sistem pelaporan terkait informasi pengangkatan/pemberhentian komite audit kepada Bapepam-LK, yang juga wajib dimuat dalam laman bursa dan/atau laman emiten atau perusahaan publik. (tp)




Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...