Bappenas Diminta Ikut Pantau SWF Indonesia agar Tak Melenceng Ambil Jatah Swasta

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Kementerian PPN/Bappenas diminta ikut memantau pengelolaan dana investasi yang akan dilakukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.

Mengingat, tujuan pembentukan SWF Indonesia yang hendak menghimpun investasi untuk pembiayaan proyek strategis nasional berskala besar.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani khawatir jika tugas pengerjaan proyek hanya diberikan pada perusahaan BUMN dan tidak bersifat multiplier effect, sehingga peran swasta terabaikan.

"Oleh karena itu sebenarnya harus juga dikaitkan nanti dengan Bappenas. Jadi pembangunan ekonomi kita mau ke mana sih. Jadi tidak hanya sekedar ada proyek jalan, jadi nanti malah mengambil porsinya swasta," ujarnya dalam sesi webinar, Rabu (3/2/2021).

"Menurut saya jangan, karena ini akan juga kalau itu terjadi maka swasta di Indonesia akan habis dimakan oleh semacam ini. Lebih bagus mereka benar-benar menggerakan swasta dengan cara mendapatkan sumber dana dari luar tapi menggerakan swasta di dalam," imbuhnya.

Selain itu, Aviliani juga meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk menjelaskan mana saja proyek yang bakal dibiayai SWF Indonesia yang dampak ekonominya bersifat jangka panjang, dan mana yang cepat.

"Lalu nanti kan kelihatannya akan membantu BUMN yang sudah over leverage. Ketika nanti proyek-proyek itu diambil oleh SWF, terus dia dapat dari bank lagi, sejauh mana efektifitas proyek itu. Karena yang kelihatannya banyak proyek yang budget-nya terlalu tinggi, sehingga break event-nya terlalu lama," tuturnya.

Oleh karenanya, Aviliani berpendapat harus ada semacam komite yang menetapkan mana suatu proyek yang patut diberi pembiayaan oleh SWF Indonesia atau tidak.

"Jadi tidak hanya sekadar ngambilin BUMN karena ini punya pemerintah, jadi hanya memindahkan masalah dari BUMN ke SWF. Ini jadi enggak bagus juga. Apalagi kalau kita akan mendapat sumber dana tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari luar," ungkapnya.

Ekonom Dorong Lembaga Pengelola Investasi Melantai di Bursa

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Istana Negara Jakarta, Rabu (27/1/2021). (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Istana Negara Jakarta, Rabu (27/1/2021). (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Pemerintah resmi membentuk lembaga pengelola investasi (sovereign wealth fund/SWF) atau Indonesia Investment Authority (INA).

Seiring implementasinya, sejumlah pihak mendorong transparansi kinerja lembaga pengelola investasi. Salah satunya melalui Initial Public Offering (IPO) di bursa agar ada transparansi dan kontrol dari publik.

"Mungkin nanti perlu dipikirkan apakah ini nanti jadi IPO. Jadi nanti bisa mendapatkan sumber dana dari masyarakat yang akhirnya governance-nya biasa diakses oleh publik," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani dalam Diskusi Online INDEF "Menakar Untung-Rugi Lembaga Pengelola Investasi”, Rabu (3/2/2021).

Menurut Aviliani, meski ada pengawas dan dewan direksi di lembaga pengelola investasi, tetapi apabila lembaga ini kekurangan dana, pemerintah harus menyertakan modal negara (PMN) sehingga dinilai akan membebani APBN.

"Jadi sebaiknya lembaga seperti ini milik pemerintah, tapi juga go public karena biasanya kerjanya jauh lebih baik,” kata Aviliani.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menambahkan, lembaga seperti LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF) perlu menerapkan tata kelola agar terwujud transparansi.

"Transparansi itu tidak dituntut hanya untuk Indonesia tapi seluruh dunia. Lembaga yang meneliti SWF ini, mereka minta transparansi kalau tidak ada pemerintah yang transparan dan tidak. Ketika rezim tidak transparan, akan mempengaruhi imbal hasil dan lain-lain dalam investasi,” kata dia.