Bappenas: Peta Jalan Blue Economy Diluncurkan Awal 2023

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut peta jalan blue economy akan diluncurkan tahun depan. Peluncuran dilakukan setelah melalui berbagai tahapan dalam penyusunannya dalam setahun terakhir.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pembentukan roadmap blue economy dilakukan sejalan dengan momentum G20 Indonesia. Tujuannya, guna menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait.

"Peta jalan blue economy untuk transformasi ekonomi dalam penyusunannya dibantu berbagai stakeholder untuk menunjukkan Bappenas ini inklusif, maka mengikutsertakan seluruh stakeholder," kata dia dalam Media Briefing, di BW Suites Belitung, Selasa (6/9).

"Rencananya blue economy diluncurkan awal tahun depan pada saat indonesia jadi chairman ASEAN 2023," imbuhnya.

Amalia menerangkan, sejak 2020, Bappenas telah meluncurkan blue economy framework untuk menyatukan pikiran dari semua pihak. Bahkan, konsep ini digadang bisa memajukan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Kemudian, pada 2021 lalu, blue economy juga mulai masuk dalam pembahasan di forum Development Working Group sebagai bagian dari G20. Di sini membahas mengenai peluang pengembangan dan upaya menuju transformasi ekonomi.

"Pada 2023 akan didorong jadi prioritas Indonesia dalam pembahasan di ASEAN 2023, karena Indonesia jadi ketua (forum) ASEAN pada saat itu. Dan Indonesia menjadi negara dengan laut terbesar, kita akan mengusung blue economy jadi salah satu upaya pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi di kawasan ASEAN," paparnya.

Gelar Development Ministerial Meeting 2022

Kementerian PPN/Bappenas akan menyelenggarakan G20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022 Side Event yang bertajuk “The Development of Indonesia's Blue Economy Roadmap” di Belitung, pada 7-8 September 2022.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menekankan, agenda tersebut berperan penting bagi penyusunan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia. Ini sebagai tindak lanjut dari Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru Indonesia yang telah diluncurkan tahun lalu.

“Ini adalah kesempatan untuk menegaskan besarnya potensi ekonomi laut Indonesia yang jika dimanfaatkan secara maksimal, akan berkontribusi signifikan bagi pemulihan dan transformasi ekonomi bangsa, utamanya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan nilai tambah bagi perekonomian,” ujarnya.

Side Event tersebut mengusung tiga tujuan. Pertama, mengusulkan dan mempromosikan Peta Jalan Ekonomi Biru sebagai salah satu solusi untuk mendukung transformasi ekonomi di tingkat nasional. Kedua, menjadi wadah untuk mempelajari praktik terbaik dan kisah sukses negara-negara yang mewujudkan Ekonomi Biru. Ketiga, membangun kolaborasi potensial dalam desain dan implementasi Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia.

“Strategi Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat dirancang untuk menyejahterakan masyarakat mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang potensi lautnya sangat besar untuk dikelola,” tutur Amalia.

Selaras dengan Development Working Group

Tiga tujuan tersebut selaras dengan Prioritas 1 G20 Development Working Group. Yakni Strengthening Recovery from the Covid-19 Pandemic and Ensuring Resilience in Developing Countries, Underdeveloped Countries, and Archipelagic Countries through the three key pillars of Micro, Small, Medium Enterprises; Adaptive Social Protection; and Low-Carbon Green and Blue Economies.

Prioritas tersebut menjadi fondasi bagi salah satu deliverables dalam DMM 2022, yakni the G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, Least Developed Countries (LDCs), and Small Island Developing States (SIDS).

Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk mendukung aksi bersama dalam memprioritaskan pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang rendah karbon di negara berkembang, terutama dari sisi perencanaan, peningkatan kapasitas, serta penyusunan rencana aksi terkait pembiayaan dan investasi.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com [idr]