Bappenas siapkan strategi dorong transformasi digital

·Bacaan 2 menit

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sedang menyiapkan strategi untuk mendorong transformasi digital guna meningkatkan penggunaan teknologi berbasis digital serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan rendah karbon (ekonomi hijau).

Strategi yang tercantum dalam Major Project Transformasi Digital ini juga memastikan komitmen kementerian/lembaga dalam mendukung percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, pemanfaatan pada sektor-sektor strategis, serta enabler transformasi digital dengan prinsip kedaulatan dan kemandirian digital.

"Transformasi digital ini penting dalam konteks transformasi ekonomi yang sesuai amanat Presiden untuk didorong dan dipercepat. Bahkan, kami diminta melihat beberapa daerah yang bisa menjadi contoh dan kemudian direplikasi ke daerah lain," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Pembahasan Multi Pihak Major Project Transformasi Digital dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 di Jakarta Kamis.

Baca juga: Menko Airlangga: Momentum pandemi dorong transformasi ekonomi digital

Ia memastikan strategi itu mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan sepuluh Sub Major Project yaitu akses dan infrastruktur, layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perdesaan, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), digitalisasi bantuan sosial, Industri 4.0, literasi digital masyarakat, sumber daya digital Indonesia, dan keamanan siber.

"Transformasi digital ini ada intervensi dari beberapa kementerian/lembaga, kami ingin melihat seberapa jauh kementerian/lembaga, seberapa confirm dengan program sampai pagu indikatifnya, serta konvergen atau tidak dengan program yang di-lead oleh Kemenkominfo, jangan sampai tidak sinkron," kata Suharso.

Ia menjelaskan Major Project Transformasi Digital meliputi Pusat Data Nasional (PDN) yang ditargetkan selesai di 2022 dan Analog Switch Off (ASO) yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ditargetkan rampung pada November 2022.

Baca juga: Transformasi digital tingkatkan potensi ekonomi di tengah pandemi

"Data Center atau Pusat Data Nasional akan ada di Kemenkominfo, semua arahnya akan ke sana, dan itu akan lebih hemat. Misalnya, pemeliharaan aplikasi sekitar Rp2,7 triliun per tahun, ini yang harus kita kurangi kalau kita sudah punya Data Center yang dikerjakan bersama, itu akan terjadi 2.700 konsolidasi dari seluruh pusat data dan ini akan menghemat Rp8,1 triliun per tahun. Kalau ini bisa terjadi, maka kita setidak-tidaknya bisa menghemat Rp10,8 triliun per tahun," ujarnya.

Ia memastikan strategi ini dibidik guna mengantisipasi, menyiapkan, dan merencanakan perubahan struktural cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, dan cara bertransaksi yang sebelumnya luring menjadi daring.

"Perubahan ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan memangkas biaya operasional penyediaan layanan digital hingga meningkatkan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi sebesar 8,8 persen di 2022," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Baca juga: Kemenkominfo: Percepatan transformasi digital jadi program prioritas

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel