Bappenas Terapkan Digitalisasi Genjot Kinerja ASN

Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyebabkan produksi data yang tidak terbendung. Hal ini menuntut setiap organisasi di semua sektor baik pemerintah maupun industri dituntut untuk bergerak cepat.

Dalam acara Simposium Nasional Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Wantiknas), Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, memaparkan penggunaan TIK yang selama ini digunakan dalam industri 4.0 sekarang bisa digunakan untuk pemerintahan. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menerapkan TIK terhadap cara kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

Seperti yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) yang kini sudah mulai menggunakan TIK untuk pembangunan kota. Dengan penggunaan itu, diharapkan kantor Bappenas bisa beroperasi 24 jam, meskipun kini masih buka 16 jam.

"Kami sudah memulai dengan dua kedeputian yang menggunakan digitalisasi, yakni deputi sarana dan prasarana dan deputi regional, nanti akan ada ASN yang bekerja dengan sistem remote working, untuk ke depannya," kata Suharso di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Perihal penerapan terhadap penempatan ASN Bappenas, sudah disetujui oleh Presiden. Dengan menempatkan ASN di luar Jakarta, agar bisa mengasah mental ASN dan percobaan remote working.

Kini Bapennas memiliki mitra untuk bekerja sama dengan Wantiknas, dalam mewujudkan penggunaan TIK dalam bidang SDM ASN.

Dengan adanya transformasi digital, membantu pemerintah berhubungan dengan masyarakat, yakni open goverment untuk menciptakan pemerintahan yang transparan. Dan memanfaatkan big data untuk menentukan kebijakan pemerintah, yang diambil dari media sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia.

"Ke depannya kita berharap, mudah dalam mengambil keputusan dari data yang diperoleh," pungkas Suharso.

Pemerintah Masih Kaji Jumlah ASN yang Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru

Aparatur Sipil Negara (ASN) memberi hormat bendera saat mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Monas, Jakarta, Sabtu (1/6/2019). Upacara yang dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diikuti ASN serta perwakilan organisasi masyarakat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pemerintah masih akan melakukan kajian terkait jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. Terdapat 188 ribu ASN yang ada di Jakarta, namun menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja tidak serta merta semuanya akan dipindahkan.

"Bukan serta merta 188 ribu ini pindah semua, kan enggak. Kita kan nanti ada beberapa kriteria yang akan kita susun," ujar Setiawan usai rapat bersama Pansus Pemindahan Ibu Kota di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

ASN yang akan dipindahkan juga bakal bertahap. Tergantung bagaimana model ibu kota baru.

"Makanya kita dengan Bappenas ini sedang menghitung, desainnya ibu kota ini kan model seperti apa, nanti perkantorannya platform nya seperti apa, semua e-government segala macam, kan orang-orangnya pasti dipilih potensinya yang dekat-dekat sana," kata Setiawan.

Tak hanya ASN, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga akan memindahkan markas besarnya jika ibu kota pindah ke Kalimantan Utara. Wacananya, markas baru TNI akan berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, atau 117 Km dari lokasi ibu kota baru.

"instansi militer termasuk rencana pemindahan Mabes TNI beserta jajarannya berada di wilayah Kutai Kertanegara. Rencanannya kita 117 KM dari wilayah ibu kota nantinya," jelas Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto di lokasi yang sama. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: