Bareng Holding BUMN, Kementan Kembangkan Peternakan Sapi di 1.000 Desa

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Peran dan kontribusi BUMN dalam memajukan sektor peternakan akan semakin besar. Hal ini seiring rencana Konsolidasi BUMN Industri Pangan melalui pembentukan Holding BUMN Pangan.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Fadjar Sumping Tjatur Rasa mengatakan, dukungan BUMN di bidang peternakan sangat diperlukan salah satunya dalam program pembibitan sapi yang masih sulit dikembangkan oleh peternakan rakyat.

“Pembibitan sapi masih sulit dikembangkan di peternakan rakyat karena investasi yang harus dikeluarkan bersifat jangka panjang. Untuk itulah, dukungan serta keterlibatan BUMN sangat diperlukan,” ujarnya, Sabtu (14/11/2020).

Fajar menuturkan, sektor peternakan dalam negeri sebagian besar masih dijalankan oleh para peternak rakyat. Oleh karena itu, kehadiran BUMN sebagai off taker dapat memberikan rasa aman. Sehingga dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk menjadi peternak.

Dari sisi model bisnis, beragamnya sektor bisnis yang dimiliki BUMN, khususnya BUMN Panga dapat mendorong terwujudnya integrasi peternakan dengan sektor lainnya.

Selain itu, BUMN dapat berperan dalam distribusi dan logistik sapi beserta produk turunannya agar dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat. Hal ini merujuk dari sisi penyebaran, dimana ada daerah yang surplus ada juga daerah yang defisit.

Ia berharap, Kementerian BUMN melalui BUMN Klaster Pangan dapat melakukan investasi untuk menstimulus perkembangan sektor peternakan di Indonesia. Saat ini, salah satu program yang tengah dijalankan adalah pengembangan peternakan sapi di 1.000 desa di berbagai wilayah Tanah Air.

“Pada saat ini kita saling bergantung satu sama lain. Kita dihadapkan pada tantangan dan perkembangan yang terus berubah, apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi,”ujarnya.

Terkait pembentukan Holding BUMN Pangan, pihaknya menyambut baik rencana tersebut. Menurut Fadjar, pembentukan Holding BUMN Pangan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas BUMN Pangan.

“Tinggal nanti bagaimana membuat konsep dan kebijakan yang bisa saling mendukung satu sama lain, sehingga menjadi konsep yang terintegrasi dimana semua institusi bisa saling bergabung menghasilkan satu resultan yang baik ke depan,” ujarnya.

Adapun Kementerian BUMN saat ini tengah menggodok pembentukan Holding BUMN Pangan yang beranggotakan 9 BUMN Klaster Pangan, terdiri dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai Ketua Klaster, PT Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Garam (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero).

Holding BUMN Pangan Dukung Ekspansi Areal Penangkapan Ikan

Pedagang menyortir ikan di Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru, Jakarta, Kamis (21/2). Pedagang mulai menempati PIM Muara Baru sejak 16 Februari 2019. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Pedagang menyortir ikan di Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru, Jakarta, Kamis (21/2). Pedagang mulai menempati PIM Muara Baru sejak 16 Februari 2019. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pembentukan induk usaha (holding) BUMN pangan sektor perikanan akan mendukung ekspansi areal penangkapan ikan dan membangun fasilitas pendukung oleh BUMN.

Terlebih saat ini, ujar Budi Gunadi Sadikin, fasilitas perikanan dinilai masih terkonsentrasi pada wilayah barat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.

“Oleh karena itu, holding BUMN akan memperluas wilayah perikanan dan mengembangkan fasilitas pendukung untuk meningkatkan produksi wilayah Indonesia timur," kata Budi dikutip dari Antara, Jumat (13/11/2020).

Senada, Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Imam Paryanto berharap, konsolidasi BUMN pangan bisa meningkatkan peran dan kontribusi BUMN terhadap tujuan kebijakan pemerintah, serta mampu bertransformasi lebih kuat dari sisi aset, dana, proses bisnis dan pemanfaatan aset lahan maupun pabrik.

62.000 UMKM Pengolahan Perikanan

Wali Kota (Wako) Palembang Harnojoyo saat membeli ikan segar di Pasar Ikan Modern Palembang Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge)
Wali Kota (Wako) Palembang Harnojoyo saat membeli ikan segar di Pasar Ikan Modern Palembang Sumsel (Liputan6.com / Nefri Inge)

Sebelumnya, KKP menginginkan berbagai UMKM pengolahan perikanan tidak hanya terpusat di lokasi tertentu saja tetapi dapat tersebar secara lebih merata dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor komoditas sektor perikanan.

"Saat ini terdapat sekitar 62.000 UMKM pengolahan perikanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun kebanyakan berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Berny A. Subki.

Menurut Berny, dari keseluruhan jumlah tersebut, baru sekitar seperempat di antaranya yang telah mengantongi Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

Selain itu, ujar dia, kondisi unit UMKM pengolahan hasil kelautan dan perikanan saat ini masih banyak yang kurang higienis sehingga penyuluh dinilai perlu menginformasikan kelayakan sarpras pengolahan, penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai, dan higienitas kepada para pelaku usaha.

Dengan demikian, lanjutnya, maka diharapkan ke depannya mutu produk olahan perikanan skala UMKM Indonesia dapat meningkat dan sesuai dengan standar internasional.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: