Bareng Kapolda Fadil Imran, Buruh Jalan Kaki Serahkan Petisi May Day ke MK dan Istana

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Sabtu (1/5).

Kedua konfederasi buruh ini memulai perayaan May Day di sekitar Monas, Jakarta. Seluruh buruh yang mengikuti May Day sudah mengikuti rapid test antigen dan mematuhi protokol kesehatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya bukti hasil tes swab antigen yang dibawa oleh buruh.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal memimpin langsung perayaan May Day. Berbeda dengan perayaan sebelumnya, tahun ini tidak ada aksi besar-besaran jutaan buruh turun ke jalan.

Keputusan keduanya membatalkan aksi besar-besaran May Day untuk mencegah klaster Covid-19 dipuji banyak kalangan. Karena mementingkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan terutama dari sisi kesehatan.

"Hari ini kami membuktikan buruh melakukan perayaan May Day dengan mematuhi prosedur kesehatan yang sangat ketat. Semua yang hadir di sini kami memastikan semua memakai surat antigen," ujarnya.

Sekitar pukul 11.00 WIB Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran berjalan kaki menuju Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyerahkan Petisi May Day.

Petisi May Day berisikan tuntutan dan harapan buruh terutama soal Omibus Law, kondisi buruh di masa pandemi, dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Di Gedung MK, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal diterima langsung oleh panitera dan pejabat MK.

Khusus untuk MK, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan, meminta kepada MK untuk segera meyidangkan gugatan UU Cipta Kerja seadil-adilnya.

"Karena putusan MK mengenai UU Cipta Kerja sangat dinantikan jutaan buruh di Tanah Air," tegasnya.

Menurutnya, MK harus menjadi benteng terakhir yang mampu berlaku adil. Dengan melihat bukti-bukti yang sudah diajukan oleh KSPSI dan KSPI.

"Kami yakin betul MK bisa melakukan sidang dengan baik. MK bisa bersikap adil, karena kalau tidak jutaan buruh siap menolak putusan ini," ujarnya.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, penolakan buruh terhadap UU Cipta Kerja bukan tanpa alasan. Karena itu, perayaan buruh pada May Day khusunya di MK untuk meminta agar persidangan digelar dengan adil.

Setelah dari MK, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal menuju Istana Negara untuk menyerahakan Petisi May Day. Di Istana Negara mereka diterima oleh Kepala Staf Kepresiden Moeldoko dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Perayaan May Day kali ini bagi buruh terasa istimewa karena didampingi langsung petinggi Kepolisian dan diterima pemerintah.

Diapresiasi Pemerintah

Para buruh dari berbagai aliansi membawa berbagai poster maupun bendera saat aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta, Sabtu (1/5/2021). Mereka meminta pemerintah untuk mencabut Omnibus Law dan memberlakukan upah minimum sektoral (UMSK) 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Para buruh dari berbagai aliansi membawa berbagai poster maupun bendera saat aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta, Sabtu (1/5/2021). Mereka meminta pemerintah untuk mencabut Omnibus Law dan memberlakukan upah minimum sektoral (UMSK) 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Pemerintah mengapresiasi atas perayaan May Day yang telah berjalan dengan baik ditengah pandemi Covid-19.

"Saya menerima penyampaian dari mereka bahwa mereka memiliki pemikiran ikut empati situasi Covid-19 dan memiliki tanggung jawab sosial. Kegiatan ini dijalankan dengan sangat baik dan bersifat mendidik serta memberikan ketenangan bagi masyarakat," katanya.

KSP, kata Moeldoko, juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawalan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sehingga apabila terjadi sesuatu di lapangan kita dapat berkomunikasi dengan serikat pekerja.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: