Baru Mau Bangkit dari Pandemi, Pariwisata DIY Ternoda Kasus Pungli dan Ketok Harga

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Gunungkidul Kasus pungli di Titik Nol Kilometer Yogyakarta dan keharusan wisatawan menyewa jip saat berwisata, yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, mencoreng dunia pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Padahal dunia pariwisata Yogyakarta baru akan berusaha bangkit usai dipukul telak pandemi Covid-19.

Tak mau kecolongan lagi, Dinas Pariwisata Gunungkidul pun turun tangan, mengawasi sembari meninjau para pedagang dan oknum nakal yang melakukan pungli di tempat-tempat wisata di Gunungkidul.

Sekretaris Dinas Pariwiwsata Gunungkidul, Harry Sukmono bahkan sudah memastikan, rumah makan di Gunungkidul khususnya di kawasan wisata tidak ada permainan harga yang memberatkan wisatawan. Sejauh ini menurut Harry, pihaknya belum pernah menerima keluhan dari para wisatawan yang merasa dirugikan setelah makan di rumah makan di Gunungkidul.

"Dulu pernah ada keluhan harga yang mahal ini terkait dengan sewa gazebo. Ini pun sudah empat tahun yang lalu," ujar Harry, Rabu (2/6/2021).

Harry mengatakan, pihaknya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kestabilan harga makanan di kawasan wisata. Hal ini dilakukan agar nantinya, wisatawan tetap nyaman dalam berkunjung ke daerah wisata.

Ia sangat menyadari, yang paling utama dalam pengembangan pariwisata adalah menjual citra. Jika wisatawan nyaman, maka nantinya destinasi wisata akan lebih mudah berkembang dan digemari.

"Seluruh pedagang sudah sepakat untuk tidak menaikan harga yang justru dapat merugikan mereka semua," katanya.

Meski pantauan terus dilakukan, ia juga meminta kepada wisatawan yang berkunjung ke Gunungkidul apabila mendapati peristiwa yang tidak semestinya bisa segera melakukan laporan di laman e-lapor yang disediakan Pemkab Gunungkidul. Ia memastikan terbuka dengan semua laporan apabila memiliki bukti yang kuat.

"Pemkab sudah punya e-situs, keluhan di media sosial juga akan kami akomodir," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PHRI Gunungkidul, Sunyoto mengaku jajarannya sudah secara intens menggelar pertemuan rutin. Pertemuan itu juga membahas mengenai penyeragaman harga makanan di rumah makan atau restoran.

“Tujuan kami agar wisatawan yang berkunjung merasa nyaman saat berwisata ke Gunungkidul,” tandas Sunyoto.

Respons Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X

Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan pidato saat acara Halal Bihalal dengan warga Yogya di Jakarta di rumah dinas Wakil Ketua DPD GKR Hemas, Jakarta, Minggu (24/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan pidato saat acara Halal Bihalal dengan warga Yogya di Jakarta di rumah dinas Wakil Ketua DPD GKR Hemas, Jakarta, Minggu (24/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta kabupaten/kota bersikap tegas pada maraknya kasus pungli dan ketok harga di tempat wisata. Jangan sampai kasus tersebut dibiarkan dan memperburukcitra pariwisata yang menjadi ikon DIY.

Menurut Sultan, pemkot maupun pemkab sebenarnya sudah memiliki aturan dalam pengelolaan kawasan-kawasan wisata. Aturan tersebut perlu disampaikan ke pengelola dan masyarakat luas. Pengelola kuliner dan wisata pun harus jujur dalam menjual dagangan dan jasanya.

Aturan serupa juga perlu diperlakukan untuk tarif parkir di kawasan wisata. Pemkab dan pemkot harus memastikan pengelola parkir menerapkan aturan tarif parkir dengan benar dan tidak seenaknya sendiri. Kepatuhan pengelola wisata dan kuliner akan membuat pemkab maupun pemkot lebih mudah dalam menarik retribusi.

"Pemerintah daerah ya harus mewajibkan yang jualan itu punya daftar makanan dan harga. Gitu lho mestinya," katanya.

Simak juga video pilihan berikut ini: