Bawaslu Sulsel konsolidasi bersama pemantau cegah potensi pelanggaran

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat konsolidasi pengawasan tahapan Pemilu bersama lembaga kepemiluan sebagai permintaan dukungan pengawasan serta langkah pencegahan potensi pelanggaran Pemilu 2024.

"Tentu kami penyelenggara akan repot bila mengawasi sendiri. Maka kami Bawaslu sangat perlu dukungan dari lembaga pemangku kepentingan (stakeholder) maupun lembaga pemantau terkait Pemilu," kata anggota Bawaslu Sulsel, Armayadi saat konsolidasi pada salah satu cafe di Makassar, Senin.

Ia menilai, Pemilu 2024 akan banyak dinamika utamanya hal-hal tidak terduga seperti potensi-potensi pelanggaran. Untuk itu, Bawaslu butuh kerja sama antar pemangku kepentingan dalam meminimalisir kemungkinan potensi konflik yang ada.

Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Sulsel ini melihat ada hal urgensi yang perlu menjadi perhatian pada Pemilu 2024 yaitu politik identitas Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan (SARA), politik uang hingga penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI Polri maupun kepala desa, sangat rentan terjebak pelanggaran politik praktis. Begitu pula terkait data dan pemutakhiran data pemilih, kerumitan pemungutan dan penghitungan hasil, sampai informasi hoaks menjadi bagian penting dalam pengawasan.

"Maka dengan kerja sama pemangku kepentingan itu yang sangat dibutuhkan. Sehingga hal ini agar menjadi perhatian kita bersama," harap Amrayadi.

Mantan Ketua KPU Soppeng periode 2018 ini mengingatkan, walaupun Bawaslu dan KPU punya pengalaman Pemilu dengan lima kotak suara di 2019, namun tidak dengan Pilkada.

Karena, Pemilu 2024 nanti ada 514 Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wali Kota, dan ada 33 Pemilihan Gubernur termasuk di Sulsel terkecuali di Jogyakarta.

Sebagai langkah pencegahan potensi pelanggaran, kata dia, dapat dipecahkan dengan identifikasi dan pemetaan kerawanan (Indeks Kerawanan Pemilu) dan pelanggaran pemilu koordinasi, supervisi, membimbing, memantau dan evaluasi penyelenggaraan pemilu.

"Bisa juga dengan koordinasi melibatkan instansi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga," katanya menambahkan.

Kegiatan konsolidasi tersebut juga dihadiri Ketua DKPP periode 2017-2022 Prof Muhammad, serta anggota Bawaslu bidang Koordinator Divisi Pencegahan di 24 kabupaten kota dan 40 orang perwakilan dari Organisasi Pemantau Pemilu yang terakreditasi.