Beda Pendapat Bulog dan Kementan Soal Penyerapan Beras Petani

Merdeka.com - Merdeka.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso klarifikasi soal Kementerian Pertanian yang sebut Bulog tak mampu serap beras dari petani. Pria yang akrab disapa Buwas ini menegaskan Bulog justru siap membeli beras tersebut dengan harga komersil yakni Rp 10.200 per kilogram.

"Harga paling besar besar beli komersial itu Rp10.200, kita melakukan itu dan pada hari ini pun kita melakukan itu membeli yang harga Rp 10.200, ini kita beli sekarang tapi bukannya kita tidak mau tapi jumlahnya (tidak ada)," kata Budi saat ditemui usai RDP dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (24/11).

Bahkan, Perum Bulog sudah menyiapkan anggaran untuk membeli stok beras dari Kementerian Pertanian, meskipun anggaran tersebut hasil dari mengutang.

"Waktu itu di dalam forum Rakortas sudah disepakati dan kami siapkan. Bahkan kami siap untuk membelinya bahkan 1 juta pun. Kami siapkan anggarannya walaupun anggarannya ngutang tapi itulah kesimpulan bahwa Bulog siap untuk menyerap dari dalam negeri," ungkapnya.

Dia menjelaskan hingga kini, rencana penyerapan tersebut tak kunjung terealisasi karena Kementan tidak menepati janji. Untuk menyiasatinya, Perum Bulog telah mencoba melakukan pendekatan kepada pengusaha-pengusaha besar yang menjual beras, tapi mereka tidak mau menjualnya ke perum Bulog.

Sebelumnya, dilansir dari keterangan resmi Kementan, Direktur Serelia pada Ditjen Tanaman Pangan Kementan, Ismail Wahab, menyatakan, penyebab mengapa Bulog belum melakukan penyerapan, hal itu dikarenakan terdapat perbedaan harga antara penggilingan yang memberikan harga sebesar Rp10.300 dan Bulog yang menerapkan harga Rp9.700. Disitulah kendala mengapa Bulog belum menyerap.

"Padahal Bapak Presiden meminta Bulog harus membeli dengan harga pasar, yaitu di atas Rp 10 ribu," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Bos Bulog ini berencana akan melakukan impor beras jika Kementerian Pertanian tidak mampu menyediakan stok beras untuk diserap oleh Bulog. Berdasarkan data perum Bulog per 22 November 2022, Cadangan beras pemerintah (CBP) semakin menipis, yakni stok CBP hanya 426.573 ton.

"Iya (bakal impor) itu kan kita untuk keamanan stok ya, dan keamanan daripada warga kita. Sekarang gini dalam G20 ada kerawanan masalah energi dan pangan. Itu disampaikan juga karena itu kita mengantisipasi," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com [azz]