Begini Hasil Survei SMRC soal Sikap Publik atas Pembubaran HTI dan FPI

Daurina Lestari, Eduward Ambarita
·Bacaan 2 menit

VIVA – Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan bahwa secara nasional, dari keseluruhan warga yang tahu HTI telah dibubarkan, sekitar 79 persen menyatakan setuju dengan pembubaran HTI. Sedangkan yang tidak setuju 13 persen. Keputusan pembubaran HTI telah diambil pemerintah, Juli 2019 lalu.

Jika dibedah lagi, penolakan pembubaran HTI, datang dari responden yang memilih PKS sebesar 47 persen, dibandingkan pemilih partai lainnya. Warga yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung menolak keputusan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Ini menunjukkan yang tidak setuju dengan langkah pemerintah membubarkan HTI tahun lalu dapat diidentifikasi berdasarkan kluster tertentu,” ujar Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, saat menyampaikan rilis survei bertajukn 'Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI', Selasa 6 April 2021, di Jakarta.

Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari - 5 Maret 2021 dengan melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak. Adapun batas kesalahan survei atau margin of error diperkirakan kurang lebih sekitar 3,07 persen.

Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam hal penilaian mengenai pembubaran HTI atas dasar kepuasan terhadap kinerja Presiden. Sekitar 86 persen warga yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi, menyatakan mendukung pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju hanya 8 persen. Di sisi lain, sebanyak 61 persen warga yang tidak puas dengan kinerja Presiden menyatakan setuju dengan pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju 27 persen.

Dalam temuan ini, juga disampaikan, terkait pembubaran organisasi Front Pembela Islam oleh pemerintah hampir menunjukkan kencenderungan yang sama.

Jika lebih lanjut dianalisis, responden yang menolak pembubaran FPI datang dari pendukung PKS. Tidak hanya itu, survei juga menggambarkan, penolakan terhadap pembubaran FPI, datang dari pendukung Anies Baswedan.

"Ini menunjukkan yang tidak setuju dengan langkah pemerintah membubarkan FPI tahun lalu dapat diidentifikasi berdasarkan kluster tertentu,” kata Saidiman.

Terdapat sekitar 73 persen dari pendukung Anies yang menyatakan menolak pembubaran FPI.

Sementara dari sisi partai yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran FPI datang dari warga yang memilih PAN 76 persen, PKS 68 persen dan PPP 66 persen.

Lanjut jika dari wilayah tempat tinggal, yang terkuat menolak pembubaran FPI adalah warga DKI Jakarta 66 persen. Sementara yang paling kuat mendukung pembubaran FPI adalah warga Jawa Timur 78 persen.

Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam hal penilaian mengenai pembubaran FPI atas dasar kepuasan terhadap kinerja Presiden. Sekitar 68 persen warga yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi, menyatakan dukungan terhadap pembubaran FPI. Dan yang tidak setuju hanya 25 persen. Ditambahkan juga 61 persen warga yang tidak puas dengan kinerja Jokowi menyatakan tidak setuju dengan pembubaran FPI, sementara yang setuju hanya 32 persen.

Baca juga: Inggris Mungkin akan Larang Vaksin AstraZeneca bagi Kalangan Muda