Begini Mekanisme Banding yang Diajukan Ferdy Sambo

Merdeka.com - Merdeka.com - Ferdy Sambo menerima vonis pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) atas putusan sidang kode etik terkait pembunuhan Brigadir J. Dia kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo menjelaskan, pengajuan Banding oleh Sambo sudah sesuai hak yang dimilikinya. Apapun putusan Banding, Ferdy Sambo harus menerima.

"Meskipun yang bersangkutan (Ferdy Sambo) mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan," ujarnya dalam jumpa pers usai sidang kode etik Ferdy Sambo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (25/8) dini hari.

"Nanti Banding jangka waktu 21 hari akan memutuskan apakah keputusan sama dengan keputusan yang disampaikan hari ini, atau ada perubahan. Tetapi yang jelas yang bersangkutan sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya," sambung Dedy.

Berdasarkan Peraturan Polri (Perpol) nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri, Sambo memang memiliki hak mengajukan Banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Terkait pengajuan Banding dijelaskan dalam Pasal 69 dan 70. Pengajuan diserahkan melalui Sekretariat KKEP secara tertulis paling lama tiga hari setelah putusan sidang pertama keluar.

Setelah mengajukan Banding, kemudian Kapolri akan membentuk KKEP Banding. Hal terkait pembentukan dan struktur organisasi KKEP Banding diatur dalam Pasal 71 hingga Pasal 77.

Kemudian, dalam Pasal 78 tertulis, KKEP Banding wajib melakukan Sidang paling lama 30 hari sejak keputusan pembentukan KKEP Banding. Sidang KKEP Banding akan dilakukan tanpa menghadirkan Saksi, ahli, dan Pemohon Banding.

Mengutip Pasal 79, berikut mekanisme Sidang KKEP Banding,

(1) Sidang KKEP Banding dilaksanakan dengan mekanisme:

a. KKEP Banding memeriksa dan meneliti berkas Banding, meliputi:

1. berkas perkara Pemeriksaan Pendahuluan;
2. persangkaan dan penuntutan;
3. nota pembelaan;
4. putusan Sidang KKEP; dan
5. memori Banding;

b. KKEP Banding melakukan penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan; dan

c. pembacaan putusan KKEP Banding oleh Ketua KKEP.

(2) Sidang KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua KKEP Banding dan dihadiri anggota KKEP Banding.

Selanjutnya, putusan KKEP Banding wajib ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 21 hari sejak sidang dimulai. Sebagaimana dikutip dari Pasal 80

(1) Putusan KKEP Banding berupa:
a. menolak permohonan Banding; atau
b. menerima permohonan Banding.

(2) Menolak permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
a. menguatkan Putusan Sidang KKEP; atau
b. memberatkan sanksi Putusan Sidang KKEP.

(3) Menerima permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf b berupa:
a. pengurangan sanksi Putusan Sidang KKEP; atau
b. pembebasan dari penjatuhan sanksi KEPP.

Reporter Magang: Michelle Kurniawan [rhm]