Beijing minta Washington cabut sanksi terhadap perusahaan teknologi China

Beijing (AP) - Beijing meminta Washington mencabut sanksi terhadap perusahaan-perusahaan teknologi China dan memperingatkan pada Rabu bahwa ia akan "secara tegas melindungi" kepentingan negaranya.

Kementerian Perdagangan mengeritik pembatasan yang diberlakukan atas penjualan teknologi AS kepada sekelompok perusahaan China sebagai campur tangan dalam urusan negara itu.

Para pejabat Amerika mengatakan perusahaan-perusahaan itu menyediakan teknologi yang digunakan untuk menekan minoritas Muslim di wilayah barat laut China, Xinjiang.

"Kami sangat mendesak Amerika Serikat untuk segera berhenti membuat pernyataan tidak bertanggung jawab mengenai masalah Xinjiang, berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dan menghapus entitas China yang relevan dari Daftar Entitas sesegera mungkin," kata sebuah pernyataan kementerian.

"China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi kepentingan China."

Kementerian itu tidak memberikan perincian tentang kemungkinan pembalasan.

Meskipun ada lonjakan ketegangan, kementerian itu mengatakan Selasa, delegasi perdagangan akan melanjutkan perjalanan ke Washington pekan ini untuk pembicaraan yang bertujuan mengakhiri perang tarif.

Sanksi-sanksi yang diumumkan Senin lalu membatasi penjualan teknologi AS kepada sekelompok perusahaan China yang bekerja pada pengenalan wajah, kecerdasan buatan, dan produk canggih lainnya. Teknologi itu adalah bagian dari rencana pengembangan industri Partai Komunis yang berkuasa.

Pemerintah AS dan para peneliti independen mengatakan sebanyak 1 juta Muslim di Xinjiang telah dikirim ke kamp-kamp penahanan. Pemerintah mengatakan fasilitas itu adalah pusat pelatihan kerja dan kegiatannya ditujukan untuk menggagalkan terorisme dan radikalisme.

Beijing telah berusaha selama puluhan tahun untuk menekan sentimen di Xinjiang demi kemerdekaan atau lebih banyak otonomi bagi wilayah tersebut. Pihak berwenang China mengatakan insiden kekerasan yang tersebar yang disalahkan pada kelompok radikal adalah bagian dari gerakan teroris Islam internasional, tetapi peneliti independen mengatakan mereka tidak melihat bukti yang mendukung hal itu.