Belanja Bekasi 2020 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun

Budi Suyanto

Belanja daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun menyusul pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 oleh legislatif dan eksekutif setempat.

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja di Cikarang, Minggu mengatakan pertimbangan utama dalam menentukan belanja maupun perencanaan kegiatan perangkat daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang didapat melalui sektor pendapatan.

"Proyeksi KUA-PPAS tahun 2020 pendapatan daerah kita mencapai Rp5,5 triliun dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, serta lain-lain. Ditambah Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun ini maka diputuskan belanja tahun depan sebesar Rp6,3 triliun," katanya.

Baca juga: Apindo Bekasi terima putusan Menaker soal kenaikan UMK 2020

Berdasarkan perkiraan kemampuan keuangan tersebut maka alokasi belanja langsung sebagaimana disepakati dalam KUA-PPAS tahun 2020 adalah sebesar Rp3,4 triliun.

Sementara untuk belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp2,9 triliun sehingga apabila dijumlahkan maka total belanja daerah Kabupaten Bekasi tahun depan mencapai Rp6,3 triliun.

Eka menjelaskan berdasarkan tema pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun depan pembangunan akan diprioritaskan pada pengembangan insfrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Seperti peningkatan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, serta sektor pertanian dan ketahanan pangan guna mendukung stabilitas pangan nasional.

Baca juga: Bekasi optimalkan pendapatan sektor pajak air tanah

"Juga tak kalah penting adalah peningkatan infrastruktur jalan kabupaten, jalan penghubung antar kabupaten/kota, jalan antar kecamatan, dan antar desa/kelurahan," katanya.

Selain itu juga peningkatan infrastruktur dalam rangka mendukung penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dan kemiskinan. Begitu pula dengan peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

"Pengembangan ekonomi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat pengangguran. Peningkatan infrastruktur penunjang penyediaan layanan publik lainnya seperti instalasi pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, perluasan jaringan teknologi informatika, serta infrastruktur untuk mencegah bencana banjir dan mengatasi kekeringan," ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga berharap dapat bersinergi dengan program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat di antaranya program Kabupaten Sehat dan Layak Anak, pembangunan alun-alun, serta gerakan membangun Desa.

"Meskipun secara khusus menekankan pada pembangunan infrastruktur namun prioritas dan sasaran pembangunan lainnya sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bekasi tahun 2017-2022 tetap dilaksanakan," kata Eka.