Beli Saham Freeport, Pemerintah Bakal Balik Modal di 2025

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)/Mining Industry Indonesia (MIND ID), Orias Petrus Moedak optimis negara akan menerima pengembalian modal sepenuhnya atas pembelian saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 2025 mendatang. Pengembalian modal nantinya diberikan melalui pembayaran dividen yang disetorkan oleh perusahaan produsen emas dan tembaga itu.

"Konsisten seperti yang sebelumnya saya sampaikan ke bapak ibu sekalian, 2025 payback dari modal yang kita keluarkan USD 3,85 miliar itu diterima kembali," tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Bos MIND ID ini bilang, optimisme tersebut lantaran Freeport Indonesia sendiri mulai menyetor dividen kepada negara mulai tahun ini. Angin segar ini semakin diperkuat dengan kian melambungnya harga komoditas cooper di pasaran.

Adapun, untuk tahun 2021 nilai dividen ditargetkan sebesar USD 200 juta. Selanjutnya, nilai dividen yang disetorkan ke kas negara pada 2022 mencapai USD 400 juta. Sementara nilai dividen 2023 yang disetorkan Freeport Indonesia diproyeksikan mencapai USD 1 miliar.

Peningkatan tren nilai dividen sendiri berlanjut di tahun 2024 dengan target realisasi hingga USD 1,5 miliar. Target nilai dividen ini kembali berlaku di tahun 2025.

Sedangkan, harga jual komoditas cooper di pasaran saat ini dibanderol USD 4 per pound. Padahal, hitung-hitungan untuk asumsi balik modal pada 2025 itu memakai nilai jual cooper yang jauh lebih rendah berkisar USD 2,75 per pound.

"Jadi, (nilai dividen Freeport Indonesia) USD 4, 6 miliar kurang lebih. Itu dengan asumsi harga cooper kita itu USD 2,75 (per pound), posisi hari ini USD 4 (per pound). Jadi, kita sangat optimis bahwa angka itu bisa lebih," ucap dia menekankan.

Sulaeman

merdeka.com

Pemerintah Buka Opsi Freeport Bangun Smelter di Papua, Ini Syaratnya

Caterpillar 797, truk angkut yang dipakai di kawasan pertambangan PT Freeport (Foto: cat.com).
Caterpillar 797, truk angkut yang dipakai di kawasan pertambangan PT Freeport (Foto: cat.com).

Pemerintah membuka opsi untuk melakukan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua. Namun, dengan prasyarat utama adanya kemampuan kapasitas produksi yang juga besar mencapai 3 juta ton.

"Mengenai kemungkinan bangun smelter di Freeport ini tergantung dari kapasitas berproduksi. Jadi, kalau kita berproduksi lebih dari 3 juta ton itu memang opsi ada smelter baru di Freeport itu bisa di buka," ujar Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)/Mining Industry Indonesia (MIND ID), Orias Petrus Moedak dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/3).

Dia mengungkapkan, dengan diberlakukannya prasyarat itu bertujuan untuk menarik perhatian investor. Menyusul tingginya kapasitas produksi smelter di Papua.

"Dan ini bisa difasilitasi oleh Kepala BKPM. (Tetapi) tergantung dari nanti besarnya produksi di Freeport. Itu sangat bisa dilakukan," tambahnya.

Kendati demikian, dia mengakui, jika rencana untuk membangun smelter di Papua tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Mengingat perlu adanya berbagai persiapan matang agar kegiatan pembangunan berjalan lancar.

"Dan untuk persiapan itu, membutuhkan waktu dan investor yang berminat supaya kita bisa (bekerja sama) dengan investor itu.Tetapi, opsi (pembangunan smelter di Papua) itu terbuka," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: