Belum Cukup Bukti Menyeret PM Pakistan ke Pengadilan

TRIBUNNEWS.COM, ISLAMABAD - Kepala lembaga anti-korupsi Pakistan, Biro Nasional Akuntabilitas (NAB) mengatakan kepada Mahkamah Agung, Kamis (17/1/2013), pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menjerat Perdana menteri Pakistan, Raja Pervez Ashraf  dan 15 orang lainnya atas tuduhan korupsi.

Mahkamah Agung (MA) Pakistan, pada Selasa (15/1/2013), memerintahkan NAB untuk menangkap Raja dan ke 15 tersangka lainnya atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangkit listrik di tahun 2010 dalam kurun waktu 24 jam ke depan. 

Namun Ketua NAB, Fasih Bukhari mengatakan pihaknya belum siap untuk menetapkan Raja dan ke 15 orang lainnya menjadi tersangka dan menyeret mereka ke pengadilan. Ia mengatakan membutuhkan waktu untuk menemukan bukti untuk mengadili mereka yang diduga terlibat.

Pada bulan Maret 2012, pengadilan Pakistan memerintahkan proses hukum terhadap Raja, yang pada saat itu mejabat sebagai pembantu dekat Presiden Paskitan terdahulu, Asif Ali Zardari dan air dan menteri listrik pada saat proyek pembangkit listrik didirikan.

Putusan MA Pakistan itu keluar ditengah gonjang-ganjing politik yang menerjang Pakisatan, setelah seorang ulama terkenal Pakistan, Muhammad Qadri Tahirul, menuding Pemerintah Pakistan saat ini adalah pemerintah yang korup, dan mendesaknya untuk membubarkan diri.

Ia bersama dengan ribuan orang pengikutnya menggelar aksi demonstrasi di ibukota Pakistan, Islamabad, dan mengancam akan tetap berkemah di dekat gedung parlemen federal hingga tuntutan mereka dipenuhi.

"(Pemerintah) telah sia-sia dan membawa akhir yang buruk untuk angkatan bersenjata kita, angkatan bersenjata yang sangat tulus, sangat kompeten dan sangat mampu dan sangat profesional," ujarnya, seperti dilansir dari Reuters.com, Rabu (16/1/2013).

"Bahkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena politik pemerintah tidak mampu memberikan apa pun dari tanah ini putusan sedang melewati besar pengadilan kita, independen namun pemerintah belum siap untuk menerapkannya," lanjutnya.

Seorang juru bicara Qadri mengatakan, pihaknya tidak akan membubarkan diri hingga diumumkannya pembentukan pemerintah sementara.

Namun Pemerintah Pakistan dengan dingin menanggapinya. Menurut
Menteri Dalam Negeri Pakistan, Rehman Malik pemerintah tidak akan menyerah pada Qadri.

"Kami tidak akan menerima tekanan Qadri karena tuntutannya adalah inkonstitusional," kata Malik.(asiaone.com)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.