Belum Divaksin, Ribuan PMI Terancam Tak Berangkat ke Negara Tujuan

·Bacaan 3 menit

VIVA – Sebanyak 12 ribu calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) program G to G dikhawatirkan batal berangkat ke negara tujuan seperti Taiwan, Korea Selatan dan Jepang. Dikhawatirkan kedatangannya justru ditolak oleh negara penerima karena belum divaksin.

Meski masih ditunda dan belum pasti keberangkatannya, namun vaksinasi untuk antisipasi penolakan dan kesiapan masuk negara tersebut. Saat ini Pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI ) tengah mempersiapkan vaksinasi bagi sekitar 12 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Yang dikhawatirkan adalah ketika negara-negara penempatan misalnya Taiwan yang saat ini masih tutup. Korea yang masih tutup. Padahal ada 6000 CPMI (Calon PMI) Taiwan dan 6.000 CPMI Korea yang tinggal berangkat, tiba-tiba negara tersebut membuka penempatan, dengan jumlah CPMI yang 6.000 tadi harus segera berangkat tapi mereka belum mendapatkan vaksinasi itu yang dikhawatirkan kami menjadi alasan menolak untuk masuknya CPMI yang seharusnya tinggal berangkat. Jadi kerentanannya di sini," ujar Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Kota Bogor, Jawa Barat.

Benny mengatakan, saat ini ada sekitar 6.000 PMI tujuan Taiwan, 6.000 tujuan Korea Selatan dan 274 PMI tujuan Jepang dalam program G to G yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19.

"Ada 6000 tujuan Taiwan karena pandemi Covid keberangkatan mereka tertunda. Ini posisinya tinggal berangkat. 6000 calon PMI melalui program G to G yang harus berangkat ke Korea tapi kerena pandemi COVID mereka tertunda keberangkatannya," kata Benny.

Terkait prioritas karena kerentanan terpapar COVID-19, Benny menjelaskan, BP2MI memastikan saat ini tidak ada PMI yang terpapar COVID-19 di lokasi-loksi penampungan. Namun vaksinasi ini, kata Benny, sebagai antisipasi penolakan masuk PMI, pemerintah berinisiatif melakukan vaksinasi sendiri.

"Mereka bisa dikatakan saat ini mereka aman. Tapi rentan dalam hal mendapatkan prioritas karena dikhawatirkan karena negara-negara membuka mereka harus berangkat tetapi di satu sisi mereka belum mendapatkan program vaksinasi," jelasnya.

Benny menjelaskan saat ini sudah banyak calon PMI yang sudah divaksin di luar program BP2PMI. PMI berpandangan selain aturan BP2MI, vaksinasi merupakan hak warga negara. Salah satu wilayah yang sudah banyak divaksin sebelum instruksi BP2MI, yakni PMI di Provinsi Bali.

“Contoh Bali hari ini sudah 8000 an calon PMI yang sudah melaksanakan vaksinasi.Ini bahkan sebelum instruksi bagi CPMI dikirimkan. ini membuktikan bahwa ada CPMI yang menunggu kebijakan BP2MI, tetapi ada CPMI yang sudah inisiatif tanpa menunggu BP2MI. Karena mereka berpikir bahwa selain CPMI mereka adalah warga negara Indonesia yang bisa mengikuti vaksinasi,” jelasnya.

Vaksinasi bagi PMI ini, kata Benny, bukti negara hadir memberikan prioritas kepada calon Pekerja Migran Indonesia sehingga tidak perlu ada alasan CPMI tidak mendapatkan layanan vaksinasi oleh pemerintah. Sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo negara hadir memberikan perhatian penuh bahkan bagi CPMI. CPMI G to G merupakan prioritas mendapatkan pelayanan vaksin karena merupakan kebijakan kerjasama antara negara.

"Karena PMI adalah pahlawan devisa sehingga mereka tidak boleh jadi masyarakat yang diabaikan dalam program vaksinasi. Jadi tidak ada alasan bagi CPMI dan PMI tidak mendapatkan pelayanan vaksinasi. Karena vaksinasi ini adalah hak setiap waga negara," jelas Benny.

Baca juga: COVID-19 Nasional 3 Juli 2021: Positif Tambah 27.913, Sembuh 13.282

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel