Benarkah Mayoritas Warga Papua Belum Memiliki e-KTP?

Merdeka.com - Merdeka.com - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib menyebutkan, mayoritas orang asli Papua belum memiliki e-KTP. Hal tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh dalam proses pemilihan umum 2024 mendatang.

Lalu bagaimana data di Kementerian Dalam Negeri?

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, memang belum semua warga Papua memiliki e-KTP.

"Cakupan perekaman e-KTP Provinsi Papua 41.61 persen dan Provinsi Papua Barat 73.45 persen," katanya saat dihubungi, Rabu (3/8).

Dia mengungkapkan, ada sejumlah kendala dalam pelaksanaan perekaman e-KTP di Papua. Salah satunya adalah belum adanya jaringan untuk melakukan perekaman.

"Kendala di Papua dan Papua Barat yang paling dominan adalah sulitnya kondisi geografis, banyak yang belum terjangkau jaringan, dan belum tumbuh budaya sadar adminduk dengan baik," ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Zudan menerangkan, pihaknya melakukan jemput bola demi meningkatkan perekaman e-KTP. Selain itu, Dukcapil juga akan menyosialisasikan pentingnya memiliki e-KTP.

Terkait pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, dia menjelaskan, warga Papua belum memiliki e-KTP tetap dapat memberikan hak suaranya. Caranya dengan memberikan Surat Keterangan (Suket) kepada mereka.

"Ini juga untuk menjaga hak konstitusional pemilih pemula yang saat hari H pas berumur 17 tahun dan penduduk yang belum melakukan perekaman. Seingat saya hal ini pernah diterapkan dalam pilkada tahun 2017," tutup Zudan.

Mayoritas Warga Papua Tak Miliki e-KTP

Sebelumnya, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib menyebutkan, mayoritas orang asli Papua belum memiliki e-KTP. Dia meminta adanya ketegasan pemerintah, khususnya KPU RI untuk kepastian hukum agar orang-orang yang belum memiliki e-KTP ini agar dapat memilih pada saat pemilu.

"Yang akan ikut pemilu adalah rakyat Papua yang punya e-KTP. Sementara, mayoritas orang asli Papua belum memiliki e-KTP," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MRP, Yoel Luiz Mulait juga menambahkan, hasil temuan MRP di Nabire hanya 6 persen yang memiliki e-KTP.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya akan berusaha sekuat mungkin untuk pemutakhiran daftar pemilih agar warga negara Indonesia di Papua dapat masuk dalam daftar pemilih.

"Nanti kami akan koordinasikan secara serius secara bertubi-tubi dengan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri Kependudukan dan catatan sipil yang mengurusi database kependudukan rekam e-KTP," jelas Hasyim

Hasyim jug meminta RPM untuk bekerja sama untuk mendaftarkan masyarakat Papua kepada KPU kabupaten/kota bila ada yang belum masuk daftar pemilih. [fik]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel