Beragam Tanggapan Usai AHY Sebut Ada Kudeta dalam Partai Demokrat

·Bacaan 7 menit

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut ada gerakan yang mencoba melakukan pengambilalihan kepemimpinannya secara paksa.

Bahkan AHY menyebut, gerakan ini tidak hanya melibatkan internal Demokrat. Dia mengklaim juga melibatkan pejabat lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Usai menyampaikan hal tersebut, sejumlah pihak pun angkat bicara. Misalnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko membantah tudingan soal pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY tersebut. Menurut dia, kudeta biasanya dilakukan oleh orang dalam partai.

"Kalau ada istilah kudeta ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin, 1 Februari 2021.

Tak hanya Moeldoko, rekan partai politik AHY juga angkat bicara. Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani.

Arsul mengatakan, tidak tepat jika Partai Demokrat menyeret Presiden Jokowi dalam isu kudeta kursi Ketua Umumnya AHY.

Berikut sederet tanggapan berbagai pihak terkait AHY sebut ada kudeta dalam Partai Demokrat yang dipimpinnya saat ini dihimpun Liputan6.com:

Mantan Politisi Senior Demokrat

Politisi senior Partai Demokrat (PD) Max Sopacua (kanan) memberikan keterangan pers di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). GMPPD memberikan rekomendasi kepada Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak keluar dari koalisi Prabowo dan Sandiaga. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Politisi senior Partai Demokrat (PD) Max Sopacua (kanan) memberikan keterangan pers di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). GMPPD memberikan rekomendasi kepada Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak keluar dari koalisi Prabowo dan Sandiaga. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mantan politisi senior Demokrat Max Sopacua angkat bicara usai namanya disebut sebagai salah satu pihak yang terlibat isu kudeta kursi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Tudingan terhadap Max Sopacua berasal dari Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan. Selain dirinya ada nama seperti M Nazaruddin, Johny Alen Marbun, dan, Marzuki Alie juga disebut.

Max Sopacua memandang tuduhan Syarif Hasan terhadap isu kudeta kursi AHY tak berdasar.

"Orang saya tidak ngerti apa-apa, saya tegaskan saya tidak tahu apa-apa, saya di rumah aja menghindar Covid, tiba-tiba nama saya disebut, otaknya di mana. Kalau bicara politik obeservasi dulu baru bacot, jangan asal bacot. Di mana saya bertemu Moeldoko," kata Max Sopacua, kepada Liputan6.com, Selasa (2/2/2021).

Dia juga menyebut tuduhan Syarif lebay. Karena sama sekali tidak benar terhadap isu kudeta kursi AHY.

"Syarif itu lebay. Dia tidak tahu kegiatan kita hari-hari apa. Bilang Pak Syarif jangan terlalu menjilat lah, semua disalahkan sama dia," ungkap Max Sopacua.

Marzuki Alie

Mantan ketua DPR Marzuki Alie usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/6). Marzuki Alie tampak menenteng nasi kotak usai menjalani pemeriksaan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Mantan ketua DPR Marzuki Alie usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/6). Marzuki Alie tampak menenteng nasi kotak usai menjalani pemeriksaan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, membeberkan nama pelaku yang ingin melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum. Ia menyebutkan nama mantan Bendahara Umum Demokrat, Nazaruddin.

Selain nama Nazaruddin, Syarif menyebutkan nama lain yang diduga pelaku kudeta yakni Johny Alen Marbun, Max Sopacua, Marzuki Alie.

Menanggapi tudingan tersebut, Marzuki Alie menyebut tuduhan Syarief adalah fitnah.

"Kasih tau Syarif, dia itu manusia nggak ada merasa terima kasih, hanya karena mau mendapat kedudukan dengan melakukan fitnah-fitnah yang keji," kata Marzuki Alie kepada Liputan6.com.

Marzuki mengaku sudah mengetahui semua fitnah yang ditujukan padanya oleh Syarief.

"Semua yang dikatakannya dengan SBY tentang saya, saya tau semua, itu yang membuat SBY merasakan bahwa saya ini yang ambisi untuk mengantikannya," tegas dia.

NasDem

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Istimewa)
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Istimewa)

Menanggapi pernyataan AHY, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut sebaiknya, putra pertama SBY itu tidak buru-buru pointing fingers pada orang lain terkait kisruh internal di partainya.

"Soal statementnya mas AHY barusan, saya rasa Partai Demokrat terlalu cepat menunjuk pihak lain atau pointing fingers atas urusan partainya sendiri. Menurut saya, sebaiknya urusan internal partai diselesaikan dari internal dulu," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin, 1 Februari 2021.

Sahroni menyebut, AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, bersama-sama dengan adiknya Ibas Yudhoyono sebagai Waketum dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina tentunya memiliki power yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri,

"Kan Mas AHY, Mas Ibas dan Pak SBY tentunya memiliki power yang sangat tinggi di Partai Demokrat sehingga seharusnya masalah internal seperti ini bisa mereka selesaikan sendiri. Pasalnya, pernyataan Mas AHY ini tentunya selain menimbulkan kekisruhan di publik juga sebenarnya bisa membuka aib sendiri," ujar Sahroni.

"Ini justru sangat merugikan Demokrat karena menunjukkan bahwa PD sedang berada dalam kondisi internal yang tidak baik. Sebenarnya yang begini-begini kan baiknya diketahui di internal saja," imbuh dia.

Lebih lanjut, Sahroni menilai bahwa apa yang tengah dialami Partai Demokrat dan juga AHY adalah batu uji AHY sebagai pimpinan pucuk tertinggi sebuah parpol.

"Mas AHY sedang diuji sebagai Ketua Umum dengan isu internal," tandas legislator asal Tanjung Priok ini.

PPP

Fungsi dan Kewenangan BNN Jadi Pembahasan Panja RUU Narkotika
Fungsi dan Kewenangan BNN Jadi Pembahasan Panja RUU Narkotika

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, tidak tepat jika partai Demokrat menyeret Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam isu kudeta kursi Ketua Umumnya AHY.

"Saya melihat bahwa membawa-membawa Pak Jokowi dalam persoalan PD yang sedang terjadi hemat saya tidak tepat, apalagi secara terbuka menyatakan mengirim surat untuk meminta klarifikasi. Dari sisi etika politik buat saya rasanya kurang mengena," kata Arsul kepada Merdeka.com, Selasa (2/2/2021).

Dia menuturkan, seharusnya Demokrat tidak mengumbar ke publik untuk mengetahui respon Jokowi.

"Kalaupun ada yang ingin diketahui terkait sikap Presiden maka lebih baik menggunakan saluran-saluran tertutup," ungkap Arsul.

Dia menegaskan, apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko terhadap Demokrat jangan dikaitkan dengan restu Jokowi. Karena dirinya meyakini itu urusan pribadi.

"Nah, kalo soalnya pribadi Pak Moeldoko, ya itu jangan kemudian otomatis dikaitkan dengan restu atau keinginan Presiden. Itu saya yakini menjadi urusan Pak Moeldoko pribadi. Ya silakan kalau mau diungkap apa yang sebenarnya terjadi," tutur Arsul.

Bahkan, menurut dia, ini hanya permasalahan soliditas partai. Hal ini pun bukan hanya terjadi di Demokrat tetapi PPP juga.

Arsul menambahkan, siapapun Presiden, pasti tidak mau ikut campur urusan internal sebuah partai terlebih bukan partainya sendiri.

"Siapapun yang jadi Presiden, termasuk zaman Pak SBY, maka Presiden akan menghindari campur tangan karena tentu tidak ingin meninggalkan catatan sejarah yang kurang baik," jelas Arsul.

PDIP

Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Syaiful Hidayat.
Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Syaiful Hidayat.

Menanggapi AHY, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan, tudingan kudeta menunjukkan bahwa internal Partai Demokrat lemah.

"Masalah konsolidasi internal partai adalah tanggung jawab utama dari AHY sebagai ketum. Mohon maaf, ini justru menunjukkan kelemahan mas AHY yang tidak bisa menertibkan anggotanya," kata Djarot saat dihubungi.

Djarot menyebut, apabila konsolidasi Demokrat kuat, maka tidak perlu khawatir ada intervensi dari luar atau dari pemerintahan.

"Sekuat apapun intvensi tersebut,"katanya.

Mantan Gubernur DKI itu juga menilai, langkah AHY meminta klarifikasi kepada Presiden Jokowi juga tidak tepat alias salah alamat.

"Berkirim surat ke presiden Jokowi yang menyangkut masalah persoalan konsolidasi internal partai, justru salah alamat," ucap dia.

Djarot menyarankan agar AHY berkirim surat terlebih dahulu ke Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Mungkin yang lebih tepat apabila AHY berkirim surat atau berkoordinasi dengan pak SBY selaku Ketua Badan Pembina PD," jelas Djarot.

Kepala Staf Kepresidenan

Refleksi Moeldoko di Hari Kesaktian Pancasila (Foto:KSP)
Refleksi Moeldoko di Hari Kesaktian Pancasila (Foto:KSP)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah tudingan soal pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut dia, kudeta biasanya dilakukan oleh orang dalam partai.

"Kalau ada istilah kudeta ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual.

Dia menduga tudingan yang disampaikan AHY itu bermula dari foto-foto dirinya bersama dengan para tamunya. Moeldoko mengaku memang sering menerima tamu yang datang ke rumahnya.

"Beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan dan saya orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memberi batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam, siapapun," ujarnya.

"Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa saya juga enggak ngerti," sambung Moeldoko.

Kendati begitu, dia menyebut tak pernah membahas soal upaya pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat. Hanya saja, mereka memang menceritakan situasi yang terjadi di Partai Demokrat.

"Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," ucap dia.

Moeldoko mengaku tak keberatan dengan isu yang beredar. Namun, dia meminta agar isu tersebut tak menyeret nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Dalam hal ini, saya ingatkan, jangn ganggu Pak Jokowi karena beliau tidak tau sama sekali dalam isu ini. Jadi itu urusan saya," jelas Moeldoko.

Menko Polhukam

Menko Polhukam Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara soal isu kudeta partai Demokrat yang disampaikan oleh Ketua Umumnya AHY.

Pasalnya, namanya dikaitkan oleh salah satu kader Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitter pribadinya.

Mahfud Md menegaskan, dirinya tak bicara dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait kudeta Demokrat apalagi ikut merestui. Hal ini disampaikannya melalui akun Twitter pribadinya.

"Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui," kata Mahfud Md seperti dikutip.

Dia menuturkan, di era demokrasi seperti ini sangat sulit melakukan kudeta apalagi kepada partai Demokrat. Bahkan, dirinya meminta agar di internal partai berlambang bintang mercy itu harus solid.

"Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu. Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid," kata Mahfud Md.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: