Berapa Dana untuk Gratiskan Vaksin COVID-19? Ini Jawaban Kemenkeu

Fikri Halim, Arrijal Rachman
·Bacaan 2 menit

VIVAPresiden Joko Widodo menegaskan vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat adalah gratis. Setelah sebelumnya melakukan berbagai perhitungan anggaran negara.

Lantas berapa anggaran yang disiapkan pemerintah?

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menyatakan tengah mempersiapkan anggaran yang sesuai untuk menyediakan vaksin COVID-19 secara gratis. Dia menyebut besaran anggaran secara spesifik belum ditentukan.

Namun, dana yang dibutuhkan dan disiapkan nantinya bergantung dari data terbaru yang dimiliki Kementerian Kesehatan.

"Masih akan terus di-review dan update perhitungannya berdasarkan perkembangan terbaru dan dinamis oleh Kemkes," kata dia kepada VIVA, Rabu, 16 Desember 2020.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Pendukung Habib Rizieq Tidak ke Polres-polres Lagi

Vaksin akhirnya digratiskan oleh pemerintah. Padahal, sebelumnya menyiapkan dua skema vaksinasi. Pertama, gratis untuk masyarakat tidak mampu, dan kedua bayar sendiri bagi yang mampu. Tapi kini diberi gratis untuk seluruh masyarakat.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkukasi ulang melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis," tegas Jokowi, hari ini.

Dengan begitu, kata Kepala Negara, maka tidak ada lagi masyarakat yang akan dikenakan biaya setelah nanti vaksinasi dilakukan. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah memprogramkan vaksinasi pada 2021 agar berjalan dengan baik.

"Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu, saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga dan pemda untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021," jelasnya.

Menurut Jokowi, uang negara cukup membiayai vaksin anti-virus corona kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Kepala Negara memerintahkan seluruh jajarannya untuk menyiapkan hal ini, termasuk di Kementerian Keuangan.

“Saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta Kementerian Keuangan untuk mengonsolidasikan kas negara di setiap kementerian/lembaga demi kebutuhan vaksin. Dari berbagai pertimbangan itu, kata Jokowi, tidak ada lagi alasan masyarakat tidak menerima vaksin.

"Kepada Kementerian Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujar Presiden. (ase)