Berbagai faktor kultural hambat perempuan jadi kepala sekolah: sekadar regulasi yang 'netral gender' tak cukup jadi solusi

Studi kami di Cakra Wikara Indonesia (CWI) bersama dengan program INOVASI pada tahun 2021 menunjukkan persentase guru perempuan di jenjang sekolah dasar (SD) mencapai 70% – tapi kepala sekolah perempuan hanya mencapai 45%.

Ketersediaan guru perempuan yang memadai tidak diiringi dengan kehadiran mereka pada posisi kepala sekolah. Bahkan, angka kepala sekolah perempuan terus menurun seiring naik jenjang.

Made with Flourish
Made with Flourish

Hal ini selaras dengan kajian-kajian kami sebelumnya. Di ranah publik, ada ketimpangan jumlah pejabat perempuan dibandingkan laki-laki – dari birokrasi di kementerian hingga struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di partai politik.

Di sini, kami mengamati suatu pola yang konsisten: keseimbangan gender cukup baik pada tahap penerimaan atau rekrutmen, namun merosot drastis pada jabatan atau posisi kepemimpinan strategis.

Dalam konteks pendidikan, riset kami bersama INOVASI melihat barrier atau hambatan yang dialami perempuan saat hendak menjadi kepala SD atau MI (madrasah ibtidaiyah).

Pada proses pemilihan kepala sekolah, misalnya, setiap individu menghadapi tahapan proses seleksi yang mengedepankan kompetensi. Tahapan ini diatur masing-masing dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2018 untuk SD dan Permenag No. 58 Tahun 2017 untuk MI.

Aturan-aturan ini dianggap ‘netral gender’ dan berbasis bakat, kemampuan, dan prestasi calon kepala sekolah.

Tapi, dengan demikian, regulasi tersebut justru menjadi buta terhadap berbagai kondisi kultural yang menghambat guru perempuan di Indonesia.

Hambatan multidimensi yang dihadapi calon kepala sekolah perempuan

Studi CWI menunjukkan perempuan menghadapi hambatan multidimensi yang saling berhubungan.

Hambatan utamanya terletak pada budaya. Hal ini bersifat tidak kasat mata dan jauh tersembunyi di ruang privat. Hambatan ini bersumber dari beragam norma gender dan merupakan wujud dari tradisi kultural dan interpretasi agama yang dampaknya nyata bagi perempuan.

Ini muncul sejak ruang lingkup terkecil yaitu keluarga. Misalnya, temuan CWI menunjukkan bahwa guru perempuan yang sudah menikah kerap memerlukan izin suami sebelum dapat berkarir menjadi kepala SD/MI. Mendapatkan izin suami dianggap penting karena berdampak terhadap pemenuhan ekspektasi peran domestik mereka.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel