Berkaca Kasus ACT, Baznas Minta UU Zakat Diperluas

Merdeka.com - Merdeka.com - Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nadratuzzaman Hosen mengaku perlu adanya aturan yang jelas dalam mengelola dana kemanusiaan dan dana keagamaan. Ia menilai, undang-undang zakat dan undang-undang sosial saling beririsan sangat kuat.

"Jadi menurut saya harus didefinisikan kembali atau memang cukup satu UU saja, UU zakat yang diperluas Kemensos enggak perlu seperti itu. Dan ini perlu dibicarakan," kata Nadratuzzaman, saat diwawancarai, di Jakarta, Kamis (14/7).

Dia mengatakan, terkait kasus lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT), pihaknya tidak dapat menanggapi lebih dalam. Sebab, ACT bukanlah lembaga keagamaan yang dinaungi oleh Baznas.

Namun, ia meminta agar Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag) dapat segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa ACT.

"Saya mengimbau kepada Mensos agar masalah ini bisa diselesaikan dengan Kemenag seharusnya ada pembagian yamg jelas dan membuat lingkup soal dana masyarakat, karena dana keagamaan untuk kemanusiaan yang batasan-batasan dan definisi dibuat harus clear," ucapnya.

Ia pun menilai, keputusan pencabutan izin pengumpulan uang dan barang (PUB) oleh Kemensos terhadap ACT adalah langkah preventif pemerintah sehingga permasalahan ACT tidak semakin keruh. Sebab, banyak pihak yang mengkaitkan dengan isu politik.

"Apa yang dilakukan oleh Mensos Pak Muhadjir itu cara mereka pemerintah untuk menghilangkan kegaduhan nanti mungkin ada kebijakan lain yg dibuat oleh kemensos, kita tunggu saja," ujarnya.

"Tetapi untuk sementara isu itu kan dicabut ini mungkin sebagai tindakan preventif agar jangan menjalar karena dana itu di freez juga dana yang lain supaya bisa dipertanggungjawabkan," tambah Nadratuzzaman. [eko]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel