Berkas Lengkap, Perkara Korupsi Dana Diklat Segera Disidang

Merdeka.com - Merdeka.com - Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Sumatera Selatan, melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pungutan dana Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepala Sekolah di Musi Rawas, ke Pengadilan Tipikor Palembang. Tiga tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun.

Ketiga tersangka adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Musi Rawas, IE, mantan Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan M, dan mantan staf Bidang Guru Tenaga Kependidikan, RS. IE berperan sebagai pengguna anggaran, M selaku PPTK, dan RS sebagai administrasi kegiatan.

Kasi Pidana Khusus Kejari Lubuklinggau Yuriza Antoni mengungkapkan, berkas dan dakwaan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Palembang hari ini. Selanjutnya tinggal menunggu penunjukan majelis hakim dan jadwal persidangan.

"Sudah kita limpahkan, tinggal menunggu sidang saja," ungkap Yuriza, Kamis (2/6).

Dikatakan, para tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuklinggau. Dengan pelimpahan berkas, secara hukum menjadi wewenang pengadilan.

Dalam perkara ini, jaksa menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 2 juncto Pasal 3 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Dalam pasal itu disebutkan ancaman hukum atas perbuatan korupsi paling rendah 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

"Kami akan memberikan pembuktian agar para tersangka diberikan hukuman maksimal," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, perkara ini terjadi pada anggaran 2019. Diklat penguatan kepala sekolah sebenarnya sudah dianggarkan melalui mekanisme APBD Musi Rawas. Namun, ketiga tersangka beralasan anggaran kurang sehingga mengajukan opsi kepala sekolah wajib membayar iuran masing-masing Rp3 juta dan disepakati peserta.

Kegiatan tersebut digelar di Hotel Hakmaz Taba yang dihadiri 283 kepala sekolah dari SD dan SMP di Musi Rawas. Setelah ditemukan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyelidikan dilakukan pada Maret 2020.

Total dana diklat yang terkumpul sebesar Rp1,122 miliar yang berasal dari Rp483 dari APBD dan Rp639 dari dana sharing atau patungan peserta. Dari perhitungan BPKP, total kerugian sebanyak Rp428 juta. Para tersangka menggunakan hasil korupsi untuk kepentingan pribadi. [eko]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel