Bertemu Kemenkumham, KPU Bahas Hak Suara Warga Binaan Permasyarakatan

Merdeka.com - Merdeka.com - KPU melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk membahas hak pilih dalam pemilu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Yasonna mengatakan, pihaknya memiliki sekitar 224 ribu pemilih potensial. Jumlah ini merupakan angka yang besar dan harus dipenuhi hak pilihnya.

"Ikut dalam pemilu adalah hak semua orang termasuk WBP dalam Lapas maupun tahanan yang masih mengikuti proses hukum di Rutan," katanya di lokasi, Jumat (13/5).

Dia menjelaskan, Kemenkumham telah melakukan langkah-langkah untuk memenuhi hak pilih WBP dan tahanan. Salah satunya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Yasonna mengungkapkan, pendataan NIK sangat penting karena bisa saja WBP atau tahanan menggunakan nama alias sehingga menyulitkan pendataan daftar pemilih.

"Kemenkumham bekerja sama dengan Dukcapil agar warga binaan terpenuhi haknya untuk menjadi pemilih," terangnya.

Sementara itu ,Ketua KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan, dukungan data dari Kemenkumham sangat diperlukan karena WBP dan tahanan dapat berpindah-pindah tempat. Untuk itu pemutakhiran data pemilih menjelang pemilu diharapkan dapat memberikan data terkini dan akurat.

Dia menjelaskan, pemutakhiran data pemilih dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu komprehensif, akurat, dan mutakhir. Dengan data dari Kemenkumhan, KPU dapat mengambil langkah-langkah untuk mendukung hak pilih WBP dan tahanan.

"Berdasarkan data Kemenkumham, kami dapat menyebarkan surat suara sesuai jumlah WBP dan tahanan," ujarnya.

Dalam hal ini, KPU juga akan membentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas dan Rutan jika diperlukan. Sementara Kemenkumham dan KPU berencana menggandeng instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri sehingga desk khusus pemilu ini juga dapat melayani informasi pemilu tentang Partai Politik, harmonisasi perundangan, dan pemilih WNI yang berada di luar negeri.

Sebagai informasi, acara itu dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Plt Dirjen Peraturan Perundang-Undangan. Sementara dari KPU diikuti oleh seluruh anggota komisioner, dipimpin langsung oleh Ketua KPU, Hasyim Asy’ari. [fik]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel