Bertemu Wapres Ma'ruf, Pengusaha Minta Pemerintah Lakukan Deregulasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Rabu (6/11).

Dalam pertemuan tersebut pengurus APINDO berharap agar Ma'ruf bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi seperti wapres sebelumnya, Jusuf Kalla.

"Pada waktu Pak JK itu koordinasi kami sangat baik, di mana saat kami menghadapi kesulitan," kata Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani usai bertemu Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Rabu (6/11).

Hariyadi menjelaskan kepada Ma'ruf masih ada permasalahan komunikasi yang kurang lancar dengan kementerian, lembaga, hingga pemda. Tetapi semenjak dianungi JK selalu mampu membantu dan menyelesaikan masalah.

"Perbaikan deregulasi tadi. Kehadiran itu untuk itu. Kantor Wapres itu kita anggap cukup efektif dan strategis untuk mengawal. Karena posisi Wapres, beliau adalah orang kedua. Jadi kalau boleh saya bilang dia posisinya eagle eye, dia bisa membantu kita menyelesaikan ini," Hariyadi.

Kemudian, pihaknya juga menyerahkan roadmap langkah APINDO ke depan, kepada Maa'uf. Hariyadi menjelaskan peta jalan ini disusun untuk membantu pemerintah memetakan masalah dan mencari solusinya.

Menurut dia, peta tersebut mencangkup semua sektor.Tetapi ada beberapa hal yang jadi pembeda. Roadmap yang baru diberikan pada Ma'ruf Amin, disusun oleh pengusaha sendiri. Sedangkan yang lama penyusunannya dibantu oleh ekonom.

"Hampir mengcover semua problem kita, bahkan tak hanya memetakan masalah tapi juga mencari solusinya," ungkap Hariyadi.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Ini Tantangan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di Bidang Ekonomi

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu membahas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, menyebut ada beberapa tantangan dan pekerjaan besar di bidang ekonomi yang harus diselesaikan di tahun pertama pada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) Jilid II. Salah satunya adalah menggenjot laju pertumbuhan ekonomi.

Piter mengatakan di tengah perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian global yang terjadi saat ini, tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Sebab, bukan perkara mudah mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Tantangan yang pertama dan utama adalah memacu pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke depan rata-rata 7 sampai 8 persen," katanya kepada merdeka.com, Minggu (20/10).

Menurut Piter pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen saat ini tidak akan cukup dan justru malah membawa negara ini ke persoalan besar. Mulai dari persoalan pengangguran, meningkatnya kemiskinan, hingga melebarnya jurang ketimpangan.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terkahir memang berada stagnan di kisaran 5 persen. Bahkan, pertumbuhan 7 persen yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi kala itu tidak terealisasikan .

"Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 sampai dengan 8 persen adalah tugas yang sangat tidak mudah dengan semua kondisi eksternal dan internal yang tidak cukup mendukung," kata Piter.

Jangan sampai, kata dia, apabila terus menerus ini dibiarkan hingga 2030, yang mestinya Indonesia mengalami puncak bonus demografi justru terjadi bencana demografi.

"Tapi sesungguhnya pertumbuhan rata-rata 7 sampai 8 persen selama lima tahun kedepan bukan tidak mungkin," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: