Besok RUU PDP Disahkan, Puan: Tonggak Sejarah Indonesia Lindungi Data Pribadi Warga

Merdeka.com - Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan disahkan sebagai undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI besok. Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan diresmikannya berharap keberadaan UU PDP akan melindungi seluruh warga negara dari setiap bentuk penyalahgunaan data pribadi.

"Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan rapat pimpinan (Rapim) DPR memutuskan membawa RUU PDP ke Rapat Paripurna besok untuk disahkan sebagai undang-undang," kata Puan dalam keterangan resmi, Senin (19/9).

Puan mengatakan, pembahasan tingkat II atau Pengambilan Keputusan atas RUU PDP akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (20/9).

"Pengesahan RUU PDP akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negaranya dari segala bentuk kejahatan di era digital sekarang, ini," ujarnya.

Politikus PDIP ini menyebut naskah final RUU PDP yang sebelumnya dibahas sejak 2016, terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), serta menghasilkan 16 Bab dan 76 pasal. Menurut dia, jumlah pasal dalam UU PDP bertambah 4 pasal dibandingkan usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yaitu sebanyak 72 pasal.

"RUU PDP ini akan memberi kepastian hukum agar setiap warga negara, tanpa terkecuali, berdaulat atas data pribadinya. Dengan demikian, tidak ada lagi tangisan rakyat akibat pinjaman online yang tidak mereka minta, atau doxing yang membuat meresahkan warga," jelas Puan.

Puan juga berharap Pemerintah segera mengundangkan RUU PDP setelah disahkan. Dengan begitu, prinsip-prinsip turunan diterapkan dengan cepat, termasuk pembentukan otoritas pengawas untuk melindungi data pribadi warga negara.

Sekaligus menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga terkait dan pemangku kepentingan untuk menjaga iklim keamanan digital Indonesia yang sehat.

"Lewat UU PDP, negara akan menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya. Sudah kewajiban negara memberikan perlindungan kepada rakyatnya dalam aspek apapun, termasuk perlindungan data pribadi," tambahnya.

Rapat Paripurna besok tak hanya mengesahkan RUU PDP. Adapun agenda lain, yaitu penyampaian laporan Komisi VIII DPR RI atas hasil uji kelayakan atau fit and proper test terhadap calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dari Unsur Masyarakat periode 2022-2027. Kemudian, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Adapun agenda terakhir Rapat Paripurna besok adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan 3 RUU, yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang Landas Kontinen.

Reporter Magang: Syifa Annisa Yaniar [lia]