BI: 69,5 Persen UMKM Belum Mendapat Kredit

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Baru ada 30,5 persen usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapat kredit dari industri perbankan. Sedangkan sisanya ternyata belum mendapat kredit dari perbankan. Hal tersebut berdasarkan survei dari Bank Indonesia (BI).

"Hasil survei Bank Indonesia 69,5 persen UMKM belum terima kredit," kata Kepala Dapartemen Kebijakan Makropudensial Bank Indonesia Juda Agung, dalam Taklimat Media, Jumat (3/9/2021).

dari jumlah 69,5 persen UMKM yang belum menerima kredit tersebut, sebanyak 43,1 persen ternyata membutuhkan kredit. Sementara hanya 26,4 persen yang tidak membutuhkan kredit.

"Dari 43,1 persen itu potensi permintaan kredit cukup besar. Sehingga jika ditotal Rp 1.655 triliun bisa dipenuhi. Dengan rasio kredit 45,74 persen," jelasnya.

Jika dihitung dari potensi permintaan kredit UMKM sebesar Rp 1.605 triliun, usaha menengah paling besar yakni Rp 740 triliun atau 46 persen. Kemudian untuk usaha kecil Rp 534 triliun atau 33 persen. Dan usaha mikro Rp331 triliun atau 21 persen.

Dalam catatan BI, total kredit UMKM mencapai Rp 1.135 triliun dengan rasio kredit sebesar 20,51 persen. Potensi ini pun dinilai masih cukup signifikan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

BI Terbitkan Aturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial

Ilustrasi Bank Indonesia
Ilustrasi Bank Indonesia

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Aturan baru ini berlaku efektif 31 Agustus 2021.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, PBI ini diterbitkan sebagai salah satu upaya BI dongkrak inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional.

"Kebijakan ini memberikan opsi yang lebih luas bagi Perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM, perorangan berpenghasilan rendah (PBR) dan pembiayaan yang bersifat inklusif lainnya," jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Terdapat lima substansi pengaturan dalam PBI baru ini. Pertama adalah penjelasan mengenai RPIM oleh Bank beserta cakupannya.

Kedua Kewajiban pemenuhan RPIM yang dilakukan secara bertahap yaitu paling sedikit sebesar 20 persen pada 2022, 25 persen pada 2023, dan 30 persen pada 2024.

Ketiga tata cara perhitungan RPIM. Keempat soal pelaporan, publikasi, pengawasan,evaluasi dan bantuan teknis.

Terakhir atau kelima soal penghargaan dan sanksi.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel