BI: Mayoritas lapangan usaha di Bali triwulan III-2021 tumbuh negatif

·Bacaan 2 menit

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat dari 17 lapangan usaha di daerah setempat, mayoritas atau sebanyak 11 di antaranya mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan III-2021.

"Pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha transportasi (-16,03 persen), akomodasi makan dan minum (-8,47 persen ) dan jasa perusahaan (-7,53 persen)," kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Senin.

Dia menambahkan, pertumbuhan negatif juga terjadi pada lapangan usaha pertanian (-0,18 persen), perdagangan (-1,00 persen), dan industri pengolahan (-7,27 persen)

"Sesuai dengan perkiraan kami sebelumnya, ekonomi Bali pada triwulan III-2021 memang mengalami kontraksi. Kontraksinya sebesar 2,91 persen (yoy)," katanya.

Trisno menyebut dengan Bali terkontraksi sebesar 2,91 persen itu, merupakan kinerja terendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

"Hal ini disebabkan oleh karakteristik Provinsi Bali yang didominasi oleh sektor pariwisata sehingga sensitifitas perekonomian Bali terhadap kebijakan pengetatan mobilitas cenderung lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya," ujarnya.

Menurut Trisno, kebijakan pembatasan mobilitas dan PPKM level 4 seiring dengan peningkatan kasus COVID-19 (varian Delta) pada triwulan III-2021 telah menekan kinerja sektor pariwisata dan sektor ekonomi lainnya yang terkait.

"Sedangkan lapangan usaha yang tumbuh positif di antaranya lapangan usaha infokom, jasa kesehatan dan konstruksi pemerintah," katanya.

Oleh sebab itu, Trisno merekomendasikan dalam jangka pendek agar mengawal kondisi COVID-19 dengan terus disiplin terhadap protokol kesehatan dan meneruskan vaksinasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan, pelaku usaha maupun konsumen

"Kemudian berpartisipasi aktif dalam transformasi digital. Mengingat sektor ini mampu bertahan dalam krisis COVID-19. Hal ini bisa dilakukan misalnya melalui digital farming, UMKM go digital, meningkatkan ekraf digital, dan pemanfaatan e-commerce, pembayaran non tunai termasuk QRIS," ujarnya.

Selanjutnya kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak untuk menghasilkan inovasi dan terobosan dalam pemulihan pariwisata.

"Mendampingi kebijakan yang telah ada, pemerintah dapat mendorong penambahan daftar negara untuk mendapatkan izin penerbangan internasional ke Bali, melaksanakan Work from Bali dengan protokol yang ketat, dan memperluas CHSE," katanya.

Tidak hanya itu, perlu terobosan untuk mengembalikan kepercayaan wisman untuk berkunjung kembali melalui strategi "digital marketing" dan penguatan citra Bali sebagai destinasi wisata berkelanjutan.

"Perhelatan G20 merupakan momen yang tepat untuk membuktikan keamanan Bali. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat mendorong wisata MICE pada dua tahun ke depan melalui optimalisasi INACEB, BALICEB dan kedutaan Indonesia di luar negeri.

Yang lainnya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan unik yang menyasar komunitas tertentu, seperti yoga dari Bali, dan wisata petualangan.

Baca juga: BI: Jumlah "merchant" QRIS di Bali lampaui target 2021

Baca juga: BI minta pelaku usaha di Bali terus mantapkan transformasi digital

Baca juga: BI Bali dorong TPID tetap laksanakan program 4K agar inflasi stabil

Baca juga: BI Bali motivasi UMKM ekspor kopi ke Eropa dan Australia

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel