Biaya Sekolah Dokter akan Murah, Kemenkes: Masih Dihitung

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah telah mereview biaya pendidikan kedokteran di Indonesia. Proses review untuk menekan biaya sekolah kedokteran yang selama ini dinilai terlampau mahal.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyatakan standar biaya pendidikan kedokteran hasil review sedang diharmonisasikan dengan Kementerian Kesehatan.

Menanggapi itu, Kementerian Kesehatan mengakui sedang berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek untung menghitung struktur biaya pendidikan kedokteran yang ideal.

"Kami masih berkoordinasi dengan Dikbud untuk menghitung struktur biaya pendidikan kedokteran," kata Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, Arianti Anaya kepada merdeka.com, Kamis (28/7).

Arianti menyebut, Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud Ristek memiliki komite khusus untuk membahas kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan. Persoalan standar biaya pendidikan kedokteran turut dibahas komite tersebut.

"Semua permasalahan yang ada selama ini sedang kita inventarisasi dan akan kita bahas termasuk biaya pendidikan kedokteran," jelasnya.

Kemendikbud Jamin Sekolah Dokter Lebih Murah

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Nizam mengatakan, proses review terhadap biaya pendidikan kedokteran di Indonesia sudah rampung. Kini, Kemendikbud Ristek sedang mengharmonisasi standar biaya pendidikan kedokteran dengan Kementerian Kesehatan.

"Standar biaya pendidikan sudah selesai dihitung. Untuk bidang kesehatan saat ini sedang kita harmonisasikan dengan Kemenkes agar bisa lebih murah," kata Nizam kepada merdeka.com, Kamis (28/7).

Nizam mengungkap komponen biaya yang diturunkan berdasarkan hasil review. Seperti komponen biaya pemahiran di rumah sakit dan dosen pendidik klinis.

"Kita harapkan dengan resource sharing dapat turut menekan biaya pendidikan dokter," kata dia.

Kemendikbud Ristek Review Biaya Sekolah Dokter

Sebelumnya, Kemendikbud Ristek berjanji mereview biaya pendidikan kedokteran di Indonesia. Keputusan ini diambil setelah sejumlah pihak mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan kedokteran di Tanah Air.

"Pengaturan untuk biaya pendidikan kedokteran saat ini juga sedang kita review," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Nizam kepada merdeka.com, Rabu (9/6).

Dalam proses review, Kemendikbud Ristek mendalami seluruh proses pendidikan dokter dan menghitung komponen biaya berdasar kondisi riil di lapangan. Misalnya, kebutuhan laboratorium, peralatan, bahan habis pakai praktikum, wahana pemahiran di rumah sakit, tenaga dosen dan dosen klinis, dan sebagainya.

Review ini melibatkan banyak pihak. Di antaranya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Perguruan Tinggi, dan Rumah Sakit Pendidikan.

Kemendikbud Ristek juga mengaku akan meminta masukan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Konsil Kedokteran Indonesia dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Pendidikan Tinggi Kesehatan.

Penghitungan Biaya Disesuaikan Standar Pendidikan

Nizam menyebut, proses review biaya pendidikan kedokteran ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran baru 2022. Dia berharap, review ini berdampak pada penurunan biaya pendidikan kedokteran.

"Harapan kita begitu," ucap dia.

Nizam enggan menyebut target angka ideal biaya pendidikan kedokteran di Indonesia. Dia hanya menekankan penghitungan biaya pendidikan disesuaikan dengan standar pendidikan.

Bekas Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) ini mengakui biaya pendidikan kedokteran di Indonesia tidak murah. Namun, kondisi itu disebabkan proses pendidikan dan pemahiran seorang dokter memerlukan proses, sarana-prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) yang intensif.

Meski demikian, Nizam mengimbau agar biaya kuliah di Fakultas Kedokteran (FK) tidak dibebani dengan biaya lainnya.

"Karena pendidikan dokter sendiri membutuhkan biaya yang besar, kalau masih ditambah untuk menutup biaya pendidikan yang lain tentu akan memberatkan bagi mahasiswa atau orang tuanya," kata Nizam.

PDSI Dorong Revisi UU Pendidikan Kedokteran

Mahalnya biaya pendidikan kedokteran di Indonesia menjadi sorotan belakangan ini. Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) mendorong agar adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran untuk menekan biaya sekolah kedokteran.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) juga sudah menyoroti persoalan tersebut. Bahkan, PB IDI sudah mengirimkan surat kepada Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Surat tersebut ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

PB IDI menyampaikan bahwa biaya pendidikan kedokteran di Indonesia semakin tak terkendali, mahal, dan tidak terjangkau. PB IDI juga menanyakan apakah biaya pendidikan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Indonesia sudah mendapat persetujuan Mendikbud Ristek sesuai aturan perundang-undangan.

Surat ini dilayangkan PB IDI pada 10 Februari 2022. Saat itu, PB IDI masih dipimpin Daeng M Faqih. [tin]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel