Bicara Visi Capres 2024, Cak Imin Singgung Perombakan Tata Kelola Pemerintahan

Merdeka.com - Merdeka.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meluncurkan buku bertajuk Visioning Indonesia di Senayan Park, Jakarta, Rabu (7/9). Buku ini merupakan rangkaian politik kesejahteraan yang ia gagas. Visi yang ia tuangkan dalam buku tersebut juga menjadi visinya sebagai calon presiden di 2024.

"Ini salah satu dari rangkaian politik kesejahteraan yang memang saya usung benar. Jadi politik kebijakan yang konsisten terharu Pasal 33 UUD. Bahwa rakyat harus punya aset, rakyat harus mendapatkan modal berproduksi," ujar politikus yang akrab disapa Cak Imin saat peluncuran buku.

"Bisa jadi (sebagai visi capres 2024) salah satunya," sambungnya.

Buku yang Cak Imin luncurkan merupakan serial kedua tentang politik kesejahteraan. Ia berharap akan berlanjut ke serial ketiga dan keempat.

Menurutnya, politik kesejahteraan harus didengungkan supaya menjadi suatu kenyataan di masyarakat.

"Politik kesejahteraan ini harus terus didengungkan agar kesenjangan antara cita-cita keadilan yang normatif tidak senjang dengan apa yang menjadi realitas," kata Cak Imin.

Cak Imin Tata Kelola Pemerintahan Perlu Dirombak

Lebih lanjut, Cak Imin bilang tata kelola pemerintahan perlu dirombak agar negara bisa maju. Tidak ada pihak yang salah selama ini, hanya memang realitasnya sulit mewujudkan hal tersebut.

"Ini masih harus dirombak rata kelola kita sehingga kita lebih maju. Karena itu saya ingin mengkayaan melalui launching hari ini bisa menjadi inspirasi semuanya. Terutama saya sebagai politisi, anak buah saya di kabinet, anak buah saya yang di legislatif, di pusat," ujar dia.

Untuk diketahui peluncuran buku Visioning Indonesia karya Muhaimin Iskandar dihadiri beberapa tokoh nasional seperti Yudi Latif, Najwa Shihab, Hajrianto Tohari, Fuad Basri, Rocky Gerung, Bustanul Arifin, Jaya Suprana, Unifah Rosyidi, dan Sirojudin Abbas. Mereka hadir sebagai pembedah buku Visioning Indonesia. Selain itu hadir Menteri Pemuda dan Olah Raga Zainuddin Amali, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, serta sejumlah perwakilan duta besar negara sahabat. [gil]