Biden Jadi Presiden AS, Pengusaha RI Sarankan Ini ke Pemerintah

Hardani Triyoga, Arrijal Rachman
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meyakini, kebijakan perdagangan internasional yang dianut Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat tidak akan banyak memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Hal ini penting jika pemerintah tak mengubah pendekatan perdagangan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan analisis itu karena Partai Demokrat yang menaungi Biden lebih cenderung menggunakan prinsip multilateral dalam membuat kesepakatan kerja sama perdagangan.

Indonesia saat ini menurutnya malah tengah menempuh negosiasi Limited Trade Deal (LTD) atau Kesepakatan Perdagangan secara terbatas dengan AS. Dengan cara itu, pemerintah meyakini perdagangan Indonesia dengan AS akan meningkat.

"Limited Trade Deal yang diusulkan Indonesia, mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama atau perlu ditransformasikan karena Biden punya agenda tersendiri terkait mulitlateralisme," tutur Shinta kepada VIVA, Minggu, 8 November 2020.

Baca Juga: Biden Gantikan Trump, Perang Dagang AS-China Diyakini Belum Berhenti

Prinsip multilateral menurut Shinta mampu menciptakan kepastian perdagangan, baik dalam bentuk relasi dagang dan investasi. Namun, prinsip itu menekankan pada perdagangan sehat yang bisa menyebabkan peningkatan kasus-kasus trade remedies terhadap Indonesia.

Trade remedies sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat. Instrumen ini bisa berupa bea masuk anti-dumping, bea masuk tindak pengamanan sementara atau safeguards.

"Di sisi negatifnya penekanan pada fair trade, yang menyebabkan peningkatan kasus-kasus trade remedies yang dilakukan AS secara bilateral maupun multilateral terhadap Indonesia," jelas Shinta.

Maka itu, Shinta menilai, AS akan beralih menjadi negara yang lebih menyukai perjanjian dagang dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO seperti perjanjian perdagangan bebas. Berbeda seperti saat AS dipimpin oleh Donald Trump dari Partai Republik.

"Di luar itu, kami tidak memproyeksikan banyak perubahan karena semua tergantung daya tarik iklim usaha dan investasi Indonesia. Karena konflik AS-China cenderung terus dipertahankan oleh Biden karena kebutuhan ekonomi internalnya sendiri, khususnya untuk job creation," jelasnya.

Lanjutnya, dalam economic plan berjudul Made in All of America, Biden menunjukkan adanya kecenderungan politik untuk memproteksi pasar AS demi penciptaan lapangan kerja. Biden mengatakan tidak sungkan mengenakan tarif atau trade barriers bagi yang dianggap merugikan AS. (ase)