Biden pertimbangkan pelonggaran sanksi atas Venezuela terkait OPEC+

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak mengesampingkan kemungkinan pelonggaran sanksi terhadap Venezuela, mengatakan bahwa pemerintahannya memiliki "banyak alternatif" dalam melawan dampak keputusan yang diambil OPEC+ untuk mengurangi produksi minyak global.

"Ada banyak alternatif. Kami belum memutuskan hal itu," ujar Biden kepada reporter sebelum meninggalkan Gedung Putih, Kamis (6/10).

Biden menyebut pengumuman yang dibuat oleh kelompok yang dikenal sebagai OPEC+ sehari sebelumnya itu sebagai "hal yang mengecewakan." Biden menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan awak media apakah pelonggaran sanksi terhadap Venezuela menjadi salah satu opsi tersebut.

Dalam pertemuan di Wina, Austria, pada Rabu (5/10), OPEC+, yang terdiri dari para anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan negara kaya minyak lainnya, mengumumkan mereka akan memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari mulai November mendatang.

Harian Wall Street Journal pada Rabu melaporkan bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap Venezuela, sehingga Chevron, perusahaan minyak utama AS, dapat diizinkan untuk melanjutkan memompa minyak di negara Amerika Latin tersebut.

Washington selama ini menyerukan peningkatan produksi minyak demi menopang ekonomi global.

Melansir sumber anonim dari pemerintah AS, laporan itu menguraikan bahwa pelonggaran sanksi tersebut bergantung pada iktikad baik pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk menggelar pembicaraan dengan pihak oposisi.

"Tidak ada rencana untuk mengubah kebijakan sanksi kami tanpa langkah konstruktif dari rezim Maduro," tutur Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS Adrienne Watson, seperti dilansir harian itu.

Dalam sebuah background call pada Rabu, seorang pejabat pemerintah senior mengatakan kepada reporter bahwa kebijakan AS terkait Venezuela tidak berubah.

"Kami tetap meyakini bahwa dialog yang dipimpin oleh Venezuela yang mengarah pada pemulihan pemilihan umum yang bebas dan adil di negara itu menjadi prioritas teratas kami dan siap untuk menyesuaikan seluruh kebijakan sanksi kami," kata pejabat tersebut.