Bima Arya: Bansos Tunai Belum Tepat Sasaran, Ada yang Pakai Buat Beli Baju Lebaran

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemanfaatan dana bantuan sosial (bansos) tunai di wilayahnya belum tepat sasaran. Hal ini tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh jajarannya.

Menurut Bima, ada penerima manfaat yang mempergunakan dana bansos tunai untuk membeli baju Lebaran. Padahal, prioritas penggunaan dana ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan.

"Kita temukan warga penerima bansos yang masih membelanjakan dananya untuk baju lebaran dan lain-lain," tuturnya dalam webinar bertajuk Bansos Sudah Sampai Mana?, Rabu (3/2/2021).

Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya untuk melakukan verifikasi data secara berkala. Sehingga manfaat bansos tunai untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional bisa tercapai.

"Jadi, poin saya adalah screening kualitas data. Pencocokan itu penting sekali agar dipastikan yang menerima layak," tambahnya

Selain itu, Bima memastikan Pemkot Bogor juga aktif untuk melakukan koordinasi bersama sejumlah instansi terkait. Cara ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya data ganda penerima manfaat bansos.

"Dan yang kedua memang kita berkoordinasi antar instansi dengan rapi. Sehingga tidak terjadi penerima data ganda," tutupnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Anggaran Bansos Dipangkas, Ekonomi Indonesia Makin Sulit Pulih

Petugas menyerahkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Banten kepada warga di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Petugas menyerahkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Banten kepada warga di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, menyayangkan anggaran bantuan sosial (bansos) di tahun 2021 dipangkas menjadi Rp 12 triliun, dari sebelumnya Rp 39 triliun di 2020. Karena pemangkasan tersebut membuat pemulihan ekonomi nasional semakin berat.

“Saya kira ini sudah di-planning-kan dari tahun 2020 kalau bansos diperpanjang. Cumankan anggarannya turun hampir separuh lebih, berkurang drastis. Dengan bansos yang semakin berkurang justru tidak terbukti bisa tangani dampak covid-19,” kata Tauhid Ahmad saat dihubungi oleh Liputan6.com, Selasa (2/2/2021).

Sebagai informasi, anggaran perlindungan sosial pada 2020 sebesar Rp 128,9 triliun kini menjadi Rp 110 triliun untuk anggaran tahun 2021. Sementara, bansos tunai dari Rp 39 triliun pada 2020 turun menjadi Rp 12 triliun di tahun 2021, atau berkurang sebesar Rp 27 triliun.

Menurutnya proses pemulihan di sektor ekonomi tidak akan berjalan baik, lantaran angka kasus covid-19 masih tinggi. Artinya anggaran bansos yang berkurang bisa membuat konsumsi masyarakat berkembang.

“Pada periode lalu bansos dinilai cukup banyak, namun tidak mendorong konsumsi. Artinya sudah banyak bansos yang dikeluarkan tapi tidak tepat sasaran, jumlahnya tidak memadai, kemudian adanya korupsi dan sebagainya itu mempengaruhi efektivitas bansos juga,” jelasnya.

Tauhid menilai hal ini membuktikan bahwa pemberian bansos tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan itu membuat penerima bansos tidak digunakan untuk membeli kebutuhan (konsumsi) melainkan ditabung di bank atau dana pihak ketiga.

“Di situasi ini mereka tahu dan berjaga-jaga, dengan menyimpan uangnya di dana pihak ketiga, biasanya short term di tabungan ada juga yang deposito. Artinya mereka suatu saat akan menggunakan kembali. Coba lihat di data BI, semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi perubahan dana simpanannya,” jelasnya.

Demikian Tauhid mengkritik anggaran bansos yang diberikan nilainya kecil, hanya Rp 600 ribu. seharusnya jika Pemerintah ingin menggenjot ekonomi pulih di tahun ini, maka anggaran bansos tidak dipangkas dan jumlah bantuannya ditingkatkan.

“kita harus mengubah sasaran yaitu benar-benar yang paling membutuhkan misalnya 20 persen warga Indonesia yang benar-benar butuh, jumlahnya (bansos) harus memadai jangan kecil, misalnya Rp 2,5 juta. Sehingga mereka nanti larinya ke konsumsi tidak ke simpanan,” pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: