BIN: 70 Persen Subsidi BBM Dinikmati Masyarakat Mampu

Merdeka.com - Merdeka.com - Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia memaparkan data bahwa 70 persen subsidi BBM tidak tepat sasaran dan dinikmati masyarakat mampu. Data ini sebelumnya juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo saat menaikkan harga BBM, Sabtu (3/8).

"Tujuh puluh persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Padahal, menurut Presiden Jokowi, pemberian subsidi seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu," kata Jubir BIN, Wawan Hari Purwanto dalam keterangannya, Minggu (4/9).

Alhasil, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dari Pertalite, Solar dan Pertamax yang berlaku pada Sabtu, (3/9). Keputusan ini dinilai sebagai pilihan terakhir pemerintah untuk mengalihkan subsidi, sehingga harga beberapa jenis BBM mengalami penyesuaian.

"Wacana kenaikan BBM bersubsidi mencuat seiring membengkaknya nilai subsidi yang mencapai Rp502 triliun. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp198 Triliun," tuturnya.

"Jika tidak ada kenaikan, harga BBM Pertalite dan Solar saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp502 triliun. Angka itu sudah membengkak Rp349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat," tambah dia.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM ke bantuan yang lebih tepat sasaran dengan mempersiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 Triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.

Yakni sebesar Rp150 ribu per bulan mulai September selama empat bulan. Subsidi upah Rp9,6 triliun juga diberikan kepada kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. Selain itu juga diberikan bantuan Rp2,17 triliun kepada angkutan umum, ojek online dan nelayan.

"Dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran subsidi APBN bisa jebol. Terlebih konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan," tuturnya.

Kenaikan Harga Minyak Dunia

Adapun, langkah pemerintah menaikkan harga BBM terjadi mengingat saat ini terjadi kenaikan harga minyak dunia yang mencapai rata-rata USD105 per barel atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2022 yang hanya USD63 per barel.

"Besaran kenaikan BBM ini diharapkan masih di angka moderat, dan masih terjangkau masyarakat sehingga inflasi dan daya beli masyarakat dapat terjaga," imbaunya.

Subsidi Rp502 triliun dihitung berdasarkan rata-rata harga Indonesian Crude Price (ICP) yang bisa mencapai USD105 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar AS.

"Perkembangan ICP terus dimonitor sebab suasana geopolitik dan proyeksi dunia masih akan dinamis. Perang Rusia-Ukraina sangat berpengaruh terhadap energi global," kata Wawan.

Sementara terkait respons masyarakat dengan rencana menggelar unjuk rasa atas kenaikan BBM, Wawan menghimbau untuk tetap mematuhi aturan dari aparat kepolisian.

"Demo bukan sesuatu yang dilarang, namun tetap harus mengikuti aturan main, waktu, dan tidak anarkis, serta memberitahukan sebelumnya kepada yang berwajib. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan," tuturnya.

Terkait proses penyaluran BLT, dia juga mengharapkan adanya peran aktif untuk ikut melihat dan mengawasi penyaluran bantuan tunai langsung yang bakal diberikan pemerintah.

"Agar tepat sasaran dengan data yang akurat, supaya tidak memicu protes di masyarakat," kata dia.

Kebijakan Presiden Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan keputusan menaikkan harga Pertalite, Pertamax dan Solar. Menurutnya, keputusan diambil karena APBN pemerintah tidak sanggup lagi menanggung subsidi harga BBM.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun anggaran 2022 telah meningkat tiga kali lipat," ujar Jokowi Sabtu (3/9).

Jokowi menjabarkan, awalnya subsidi untuk BBM digelontorkan hanya sebesar Rp152,5 triliun. Namun kini nilainya membengkak menjadi Rp502,4 triliun karena harga minyak dunia yang tinggi.

"Dan itu akan meningkat terus. Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," ujar Jokowi.

Padahal, menurut Jokowi, subsidi yang berasal dari uang rakyat itu harusnya dinikmati oleh masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, Jokowi harus mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai atau BLT untuk masyarakat.

"BLT BBM sebesar 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan September selama empat bulan.

Berikut merupakan harga BBM terbaru setelah Jokowi mengumumkan kenaikannya siang ini; Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter; Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter; dan Pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. [yan]