Birokrasi Bikin Penyaluran BLT Tersendat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyayangkan sistem birokrasi yang berbelit di tingkat daerah. Imbasnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi tersendat dalam penyalurannya.

"Harusnya BLT ini sudah beres. Namun, karena harus menyesuaikan dengan aturan di daerah ini jadi tersendat," kata Abdul melalui video conference, Kamis (14/5/2020).

Dia mengatakan untuk mempercepat proses penyaluran BLT seluruh unit kerja tingkat eselon 2 diharuskan melakukan pemantauan ke seluruh daerah untuk menyelaraskan aturan dengan kebijakan daerah.

Sementara seluruh tingkat kerja unit eselon I bertugas melakukan lobi dengan bupati atau walikota untuk mempercepat verifikasi data penerima manfaat BLT.

Langkah ini untuk memastikan agar kebijakan daerah yang tidak sinkron tidak menganggu proses penyaluran BLT. Mengingat tak lama hari raya Idul Fitri 1441 Hijriyah akan segera tiba. "Karena (BLT) sudah ditunggu rakyat dan jangan biarkan rakyat kita kelaparan," lanjutnya.

Meski begitu, di Provinsi Jawa Timur hampir seluruh wilayah Kabupaten Kota telah selesai melakukan proses penyaluran BLT. Sehingga provinsi lain diharapkan mempercepat proses penyaluran BLT sebelum perayaan idul Fitri 1441 H.

"Prinsipnya BLT ini harus segera disalurkan. Sebab, dananya sudah tersedia di rekening desa," pungkasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Mensos: BLT Akan Disalurkan 2 Kali Sebelum Lebaran

Sejumlah bantuan paket sembako dari Presiden Joko Widodo di Tangerang, Sabtu (9/6/2020). Ribuan paket sembako tersebut akan didistribusikan kepada warga kurang mampu di wilayah Bodetabek guna mengurangi beban ekonomi mereka di tengah pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bagi terdampak pandemi virus corona (Covid-19) akan disalurkan dua kali sebelum Idul Fitri.

"Kami harap sebelum Idul Fitri masyarakat atau sebagian besar penerima bansos sudah terima dua kali bansos. Jadi setelah Idul Fitri tinggal sekali lagi," kata Juliari saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau penyerahan BLT di Kantor PT Pos, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Rabu (13/05/2020).

 

Ia menjelaskan, penyerahan bansos berupa uang tunai dan pangan tiap daerah memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda. Terutama terkait akses, dimana menuju wilayah pelosok medannya cukup sulit.

"Kota Bogor lebih mudah fasilitasnya. Tapi daerah lain yang medannya lebih berat mungkin penyalurannya baru satu tahap," kata dia.

Ia juga mengakui penyaluran bansos yang sudah dilakukan pemerintah pusat masih jauh dari kata sempurna. Ke depan, pihaknya berjanji akan terus memperbaiki data penerima bersama pemerintah daerah, sehingga tepat sasaran.

"Jika ada warga terdampak belum terbantu, tolong masukkan ke tahap kedua. Kami sadar tahap pertama ini masih ada kekurangan dan ada data yang tumpang tindih. Tahap kedua InsyaAllah bisa lebih baik," ujar Juliari.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan, di Kota Bogor saat ini ada 159.162 KK yang terdata menerima bansos baik DTKS maupun Non DTKS.

Khusus Non DTKS tercatat sebanyak 23.000 KK, sisanya dibantu dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.