Bisa Dorong Ekspor, Alasan RI Percepat Pemulihan Ekonomi UMKM

Dusep Malik
·Bacaan 1 menit

VIVA – Pemerintah berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional lebih awal dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM). Hal itu dilakukan karena selama pandemi COVID-19 banyak UMKM yang berjatuhan.

"Pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi harus dimulai dari sektor UMKM, sebab sektor ini berkontribusi 61 persen bagi PDB Indonesia. Jumlah UMKM terdampak pandemi sebanyak 64,2 juta atau 99 persen dari seluruh usaha yang beroperasi di Indonesia," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari Instagramnya @airlanggahartarto_official, Selasa 16 Maret 2021.

Adapun dukungan yang diberikan pemerintah untuk UMKM dan koperasi diwujudkan lewat enam stimulus, yaitu subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan lainnya.

"Pemerintah terus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM, untuk terus bangkit," jelas Airlangga.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021 pada Kamis 4 Maret 2021, Airlangga juga menyampaikan bahwa peran UMKM sangat sentral dalam perekonomian Indonesia.

Peran ini, kata Airlangga menjadi potensi untuk mendorong ekspor. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih berada di level 15 persen, sehingga perlu ditingkatkan. Terlebih sektor ini menyerap banyak tenaga kerja.

Selain itu, kata dia, pemanfaatan teknologi digital sangat diperlukan, karena Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, bahkan pertumbuhannya dinilai sebagai yang tercepat dan terbesar di Kawasan Asia Tenggara.

Ia pun mencatat, bahwa ekonomi digital RI diproyeksikan memiliki nilai ekonomi hingga mencapai US$124 miliar pada 2025, di mana pada 2020 baru telah mencapai nilai US$44 miliar.

Adapun, pada masa pandemi ini transformasi digital menjadi keharusan bukan pilihan lagi.

"Oleh karena itu, untuk tiga tahun ke depan, Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur digital sekaligus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat untuk memastikan layanan digital menjadi inklusif," ujar Airlangga.