BKI dukung pencapaian target dekarbonisasi di Indonesia

Perusahaan induk pelat merah yang bergerak di bidang jasa survei, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berkomitmen mendukung pemerintah dalam mencapai target netralitas karbon agar Indonesia dapat menerima bantuan keuangan dan teknis dari komunitas internasional.

“Sejauh ini program dekarbonisasi kami yang masih on progress, yaitu 10 persen. Dari sisi eksternal, kami telah bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti sesama BUMN yang menjalankan proyek dekarbonisasi, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah,” kata Direktur Utama BKI Rudiyanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dalam forum G20 di Bali, program dekarbonisasi menjadi salah satu topik yang menjadi sorotan negara-negara peserta konferensi tersebut. Mereka mendorong kerja sama lebih luas antara negara berkembang dengan negara maju supaya ada solusi pembiayaan dalam proses dekarbonisasi.

Baca juga: SIG dukung Presidensi G20 Indonesia melalui investasi dekarbonisasi

Rudiyanto mengatakan BKI bersama PT Energy Management Indonesia (EMI) yang merupakan anak usaha PT PLN telah menyiapkan proyek percontohan dalam upaya dekarbonisasi di Indonesia dengan inisiasi penandatanganan nota kesepahaman antara BKI dengan sejumlah BUMN lain.

Dalam proyek tersebut, imbuhnya, BUMN juga memiliki peran vital sebagai verifikator dan menjalankan validasi pendukung pasar karbon.

"Kami melaksanakan pembuatan penawaran komersial dengan tujuh BUMN Project Management Office (PMO) yang dibentuk Kementerian BUMN. PMO dibuat untuk memastikan proyek strategis dan aksi korporasi dari ke tujuh perusahaan BUMN dapat mendukung target dekarbonisasi,” jelas Rudiyanto.

Pada Oktober lalu, BKI juga bertindak sebagai fasilitator untuk menyukseskan proyek dekarbonisasi Pupuk Indonesia. Sedangkan dari sisi internal, BKI mengadakan ISO 14065, 17029 serta Pelatihan Pelatihan Perhitungan Emisi GRK (ISO 14064 series) oleh Bureau Veritas.

“Hal ini kami laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia BKI terkait emisi gas rumah kaca yang perlu perhatian khusus,” terang Rudiyanto.

Baca juga: BKI tingkatkan kualifikasi surveyor kapal niaga

Saat ini, BKI juga memberi perhatian terhadap pembangunan pasar karbon di Indonesia melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kami bersama KLHK telah melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya seperti webinar dengan tema “Menelaah tahapan dekarbonisasi BUMN guna mencapai NDC Indonesia pada Januari lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerukan gerakan nasional menanam pohon untuk menyelamatkan 4.000 daerah aliran sungai,” terang Rudiyanto.

Selanjutnya, Rudiyanto menerangkan, BKI bersama KLHK juga melaksanakan diskusi terstruktur dengan tema 'Telaah Ekosistem Perdagangan Karbon di Indonesia' dan 'Carbon Credit Pilot Project'.

Setelah melakukan diskusi itu, BKI akan melaksanakan lokakarya terkait penerbitan Peraturan Menteri KLHK Nomor 21 Tahun 2022 menunggu harmonisasi konsep Voluntary Carbon Market dan Surat Edaran Dekarbonisasi dengan Peraturan Menteri KLHK Nomer 21 Tahun 2022 serta pendekatan dengan KLHK dan kementerian sektor.

Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan itu, Rudiyanto berharap bisa mengoptimalkan upaya sosialisasi dekarbonisasi di lingkungan BUMN dan masyarakat mengetahui secara jelas bahwa pajak karbon diterapkan secara tepat guna dan tepat manfaat, sehingga dapat membentuk perilaku yang positif.