BKKBN: Anak stunting Pulau Sebatik butuh perhatian pemerintah

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi anak stunting di salah satu pulau terluar Indonesia yakni Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.

“Sebagai pulau terluar dan terdepan di Indonesia, Pulau Sebatik mendapat perhatian khusus dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur,” kata Plt. Koordinator Lapangan Program Bangga Kencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Kukuh Dwi Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dikarenakan penanganan stunting di Pulau Sebatik masih di bawah naungan Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur, Kukuh meminta perwakilan terkait bersama pemerintah daerah setempat untuk mengerahkan seluruh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menggencarkan sosialisasi stunting dan cara pencegahannya.

Meski mata pencaharian penduduk di pulau itu didominasi oleh nelayan yang dan dikelilingi laut yang kaya akan pangan bergizi seperti rumput laut dan ikan serta berbatasan langsung dengan Malaysia, stunting di daerah tersebut masih tinggi.

Baca juga: TP PKK Kalteng: Revitalisasi posyandu bantu percepat turunkan stunting

Baca juga: Kepala BKKBN: orang Kalimantan Selatan kesadaran KB tinggi

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka prevalensi stunting di Kalimantan Utara sebesar 27,5 persen.

Sebagai bagian dari Kabupaten Nunukan, angka prevalensi stunting di Pulau Sebatik tentu mengikuti angka kabupaten. Dari lima kabupaten dan kota, Kabupaten Nunukan memiliki prevalensi stunting tertinggi yakni 30 persen.

Puskesmas Sebatik Timur mencatat setidaknya ada 183 balita mengalami tubuh yang pendek dan sangat pendek. Sedangkan di Sebatik Barat terdapat 66 anak balita yang berada pada kondisi stunting.

Dari 428 balita terdata pada Oktober 2022, terdapat 58 anak berisiko atau mengalami tanda-tanda stunting di Desa Sungai Nyamuk. Desa Tanjung Harapan terdapat 48 balita mengalami stunting dari 211 balita yang terdata di Posyandu setempat.

Sementara di Desa Bukti Aru Indah dari 263 balita, sebanyak 43 mengalami stunting. Demikian juga di Desa Tanjung Aru yang tercatat jumlah balita sebanyak 202 anak, 34 di antaranya stunting.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto mengaku dalam beberapa waktu terakhir, telah menggelar kampanye 4T yakni hindari kehamilan yang terlalu sering, terlalu banyak, terlalu muda, dan terlalu tua (4T) agar terhindar dari potensi lahirnya bayi stunting.

Sunarto menyatakan pihaknya akan terus memberikan pendampingan pada warga terkait. Selain itu, sudah dilaksanakan verifikasi dan validasi kasus stunting di Kalimantan Utara pada bulan Agustus lalu.

Melalui verifikasi dan validasi kasus, diharapkan dapat dilakukan pemetaan daerah yang memiliki keluarga berisiko stunting dengan angka prevalensi stunting yang masih tinggi bisa dilakukan tindakan pencegahan bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

“Jika mereka memiliki pengetahuan tentang stunting maka kita dapat mencegahnya dari saat ibu sedang hamil dan bayi masih dalam kandungan,” kata Sunarto.

Baca juga: Pemprov Kalteng tekankan pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan

Baca juga: Cegah stunting, Kalteng gencar edukasi remaja tentang kesehatan