BKKBN dorong akselerasi upaya penurunan angka stunting di Sumsel

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong akselerasi upaya penurunan angka stunting di Sumatera Selatan.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti di Banyuasin, Jumat, mengatakan BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia menilai perlu dilakukan upaya percepatan karena prevalensi balita gagal tumbuh kembang (stunting) di Sumsel masih 24,8 persen pada 2022.

Sementara, negara menargetkan harus menjadi 14 persen pada 2024.

"Dalam menjalankan mandat baru ini kami menilai sangat perlu membangun sinergi dengan pemerintah provinsi serta 17 kabupaten/kota di Sumsel," kata dia.

Ia yang berbicara pada pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Satuan Tugas (Satgas) Stunting dan lembaga/instansi lintas sektor Kabupaten/Kota se-Sumsel, menegaskan stunting tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut daya saing SDM Indonesia pada masa datang.

Stunting terjadi dimulai dari prakonsepsi ketika seorang remaja yang kurang gizi dan anemia, kemudian menjadi seorang ibu dan hidup dengan sanitasi yang tidak memadai.

Baca juga: Kemenko PMK: Perbaikan sanitasi di daerah kumuh tekan kasus stunting

Padahal, periode emas anak itu terdapat pada 1.000 hari pertama kehidupannya, dari sejak dalam kandungan hingga berusia dua tahun.

Untuk itu, dalam memutus rantai stunting perlu pemeriksaan intensif terhadap calon pengantin dan pemantauan kondisi kesehatan ibu hamil dan balita.

Nopian menambahkan, dalam pengentasan stunting ini peran pemerintahan desa sangat penting karena dapat melakukan intervensi dalam hal penggunaan APBDes. Demikian juga untuk pemerintah di tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Ke depan BKKBN mendorong terciptanya kolaborasi antara pemkab/pemkot dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Pendamping Program Keluarga Harapan (KPH), Petugas Puskesmas dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somosentono mengatakan prevalensi stunting Kabupaten Banyuasin saat ini berada di bawah angka nasional yakni 22 persen, angka tersebut akan ditekan hingga di bawah 14 persen pada 2024.

Saat ini Banyuasin menjadi lokus stunting 2022 dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI).

Kabupaten Banyuasin secara geografis mengitari Kota Palembang memiliki 291 desa, 25 kelurahan dan 21 kecamatan.

Menurutnya, penyebab utama kasus stunting adalah kemiskinan, yang mana Banyuasin menduduki peringkat tiga se-Sumsel dengan angka kemiskinan sebanyak 10,75 persen.

Angka kemiskinan tertinggi di Banyuasin ditemukan di enam kecamatan yakni Kecamatan Banyuasin 1, Banyuasin 3, air kumbang, Rantau Bayur, Betung dan Kecamatan Muara Padang.

Anak anak yang terindikasi stunting di Kabupaten Banyuasin sebanyak 3.510 anak. “Saya mengajak dan mendorong TPPS Banyuasin untuk terus bekerja bergotong royong mempercepat penurunan stunting,” kata dia.

Baca juga: BKKBN-Dharma Pertiwi gencarkan kampanye pencegahan stunting di Sultra