BKKBN: Ekonomi dan kesadaran kespro picu perdagangan anak di RI

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan faktor ekonomi yang rendah dibarengi dengan minimnya kesadaran pada kesehatan reproduksi (kespro) memicu masih terjadinya perdagangan anak di Indonesia.

“Itu terjadi salah satunya karena faktor ekonomi. Bogor itu hanya salah satu kasus yang ketahuan, dulu di Malang sudah banyak industri pariwisatanya dan itu tempat perdagangan perempuan,” kata Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustina di Jakarta, Senin.

Eni menuturkan kondisi perekonomian sebagian masyarakat di Indonesia, masih berada di bawah garis kemiskinan. Faktor tersebut membuat keluarga tak jarang menjadikan anak sebagai "aset" untuk menunjang kehidupan keluarga lebih baik.

Baca juga: Isu kesehatan reproduksi perlu dipahami remaja

Dari sisi kesehatan, penguatan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, seperti pengenalan alat kelamin maupun penyebab kanker serviks masih menjadi hal tabu bagi masyarakat. Akibatnya, 12 hak reproduksi yang dimiliki anak Indonesia belum bisa tercapai.

Dari 12 hak tersebut, Eni mengaku baru satu hak yang akhir-akhir ini mulai terpenuhi, yaitu pemberian akses informasi terkait kesehatan reproduksi beserta penerapannya.

“Belum mencapai 12, itu masih jauh kesehatan reproduksinya, baru dimulai penerapannya. Kalau itu baru hak mendapatkan informasi, itu saja. Yang hak lainnya belum terpenuhi, hak kesehatan reproduksinya belum,” ujarnya.

Minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi berdampak pada pemeriksaan kesehatan sebelum menikah yang disepelekan oleh kebanyakan calon pengantin, terutama pada perempuan. Pemeriksaan itu meliputi indeks massa tubuh, berat dan tinggi badan, lingkar lengan atas serta periksa darah.

Menurut Eni, perdagangan anak yang masih marak juga dipicu oleh lemahnya regulasi hukum serta keterlibatan kementerian/lembaga yang kurang maksimal. Oleh karenanya, Eni meminta KPPPA dan Polri sebagai garda terdepan untuk lebih gencar mensosialisasikan bahaya perdagangan anak dan menyusun SOP atau tata laksana yang jelas bagi masalah tersebut.

Sedangkan terkait sosialisasi dan edukasi pada remaja supaya tidak terjadi kehamilan yang tak direncanakan, BKKBN mengerahkan Duta Genre (Generasi Berencana) untuk mengajak rekan sebayanya mencegah terjadinya stunting, menjauhi seks bebas, perkawinan dini sampai perdagangan anak.

Baca juga: BKKBN: Pengetahuan kesehatan reproduksi kunci tekan kematian ibu-bayi

Baca juga: BKKBN: Family Planning 2030 perkuat pelayanan KB dan kespro

Eni menyarankan pada keluarga agar setiap orang tua membangun komunikasi positif dua arah bersama anak saat membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi. Komunikasi harus jelas dan transparan, namun tetap tegas agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kejadian yang tak diinginkan.

“Penuhi hak kesehatan reproduksi dan hak reproduksi untuk anak-anak. Dengan demikian, anak-anak dapat paham dan menerapkan minimal pada dirinya sendiri. Syukur kalau anak ini bisa jadi pusat atau corong bagi teman-temannya. Jadi, jangan menganggap kesehatan reproduksi itu tabu,” katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (28/9), masyarakat digemparkan dengan ditemukannya sebuah kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh oknum SH (32) melalui yayasan bernama Ayah Sejuta Anak untuk menampung para ibu hamil yang tidak bersuami.

SH dilaporkan telah melakukan perdagangan anak sejak awal tahun 2022. Modus yang dilakukan, yakni mengumpulkan ibu hamil yang tidak bersuami dengan iming-iming dibantu proses persalinannya. Anak yang lahir akan diberikan kepada orang tua adopsi dengan membayar Rp15 juta.