BKKBN: Indonesia jangan terlena dengan kualitas penduduk saat ini

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta kepada seluruh lapisan dalam masyarakat agar tidak terlena dengan kualitas penduduk Indonesia saat ini.

“Yang paling penting adalah pergeseran (pembangunan kependudukan) dari yang dulunya kuantitas menjadi kualitas,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat ditemui ANTARA usai peluncuran "Family Planning" 2030 di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia harus terus ditingkatkan, meskipun sejumlah indikator kependudukan menunjukkan capaian yang memuaskan.

Pada capaian Angka Kesuburan Total (TFR) misalnya, kata dia, dua tahun pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat Indonesia untuk berhasil memperlambat laju penduduk, dengan menurunkan angka itu menjadi 2,24 dari 5,6 per kelahiran perempuan pada rentang waktu 1970 hingga tahun 2000an.

Walaupun demikian, tingkat kematian pada ibu dan bayi serta masih banyak terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan akibat tidak ada perencanaan yang baik di dalam keluarga, menyebabkan kualitas penduduk Indonesia perlu melewati sejumlah tantangan seperti anemia pada ibu, kekerdilan pada anak (stunting) dan aborsi yang tidak aman akibat minimnya edukasi kesehatan reproduksi.

“Kalau kualitas kita terlena, maka kita bisa miss (kehilangan) bonus demografi dan ini harus jadi perhatian yang serius,” katanya.

Dalam pembangunan kualitas tersebut, Indonesia juga harus mewujudkan zero unmet need atau semua pasangan usia subur dapat terpenuhi kebutuhan ber-KB nya. Sebab, dari 4,8 juta persalinan yang terjadi setiap tahunnya, baru 29 persen ibu yang mau langsung mengikuti program KB dengan memasang alat kontrasepsi.

“Ini 'unmet need'-nya' harus kita kejar. Kemudian 'gender based violence' artinya kekerasan berbasis perempuan, itu juga harus diselesaikan dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan angka kematian ibu dapat diturunkan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan. Salah satu cara BKKBN menyiasati permasalahan itu dengan mulai menggalakkan pemberian layanan kontrasepsi, guna meningkatkan paham, menumbuhkan kesadaran serta kemauan para ibu mengikuti KB tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Hal itu dimaksudkan agar dapat memberikan jarak kelahiran dan kehamilan pada tiap anak yang dikandung, sehingga ibu dapat memiliki jeda untuk mengistirahatkan tubuhnya dan anak terhindar dari stunting akibat asupan gizi dan pola asuh yang kurang optimal.

Ia menekankan apabila Pemerintah Indonesia, terus berupaya mengawal semua penduduk dari berbagai usia dan kalangan untuk dapat hidup mandiri, produktif dan sejahtera. Semua pelayanan kesehatan baik akses informasi kesehatan maupun alat kontrasepsi juga akan terus diperluas hingga menyasar masyarakat lapisan terbawah.

Salah satunya, kata Hasto, adalah melalui diluncurkannya komitmen pemerintah melalui Family Planning 2030 yakni penguatan komitmen kemitraan di tingkat global dalam meningkatkan capaian keluarga berencana.

“Saya kira komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada semua terkait kontrasepsi itu sangat penting. Kami juga sudah mendapat arahan dari Pak Menko PMK,” demikian Hasto Wardoyo.

Baca juga: BKKBN: Penurunan TFR cegah terjadinya "baby boom" saat pandemi

Baca juga: BKKBN: Penting tingkatkan kualitas keluarga dalam era bonus demografi

Baca juga: BKKBN: kualitas SDM Indonesia masih rendah

Baca juga: Kualitas penduduk Indonesia urutan 121 dunia

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel