BKKBN: 'Kapatuli' persulit Sulawesi Tenggara terbebas dari stunting

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan perilaku kapatuli atau biasa dikenal para remaja sebagai sifat keras kepala telah mempersulit Pemerintah Sulawesi Tenggara mengentaskan masalah stunting.

Mental emotional disorder ini, kalau di Sulawesi Tenggara dikenal sebagai kapatuli atau sulit dinasihati untuk berbuat kebaikan. Ini juga ancaman bagi generasi kita selain stunting,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dalam kunjungannya ke Sulawesi Tenggara pada Senin (31/10), Hasto menuturkan bahwa Sulawesi Tenggara merupakan satu dari 12 daerah prioritas percepatan penurunan stunting nasional karena menempati urutan kelima secara nasional dengan kasus stunting tertinggi sebesar 30,2 persen berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021.

Dalam SSGI 2021 jika dilihat data per kabupaten/kota, angka prevalensi tertinggi juga terjadi di Kabupaten Buton Selatan sebesar 45,2 persen.

Baca juga: BKKBN sampaikan strategi penanganan stunting di Sulawesi Tenggara

Baca juga: Korem 143/Haluoleo bagikan bansos kepada keluarga stunting di Sultra

Dengan tingginya angka prevalensi stunting di provinsi tersebut, Hasto meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berkoordinasi bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB beserta pemerintah daerah setempat untuk berfokus pada pasangan usia subur (PUS) dan juga remaja sejak saat ini.

Menurutnya, sangat penting mendampingi target sasaran untuk terhindar dari risiko stunting dan mengubah perilaku masyarakat, baik melalui penguatan pengetahuan ataupun ajakan untuk mengontrol kondisi kesehatan di fasilitas terdekat.

Sebab, terdapat tiga penyebab stunting yakni sub-optimal health, sub-optimal nutrition, dan sub-optimal parenting. Ketiga hal itu harus mendapatkan upaya intervensi agar menghilangkan generasi stunting di Sulawesi Tenggara.

Hasto berharap melalui pendampingan oleh TPPS dan TPK itulah, sifat kapatuli pada remaja maupun para calon pengantin khususnya, dapat dihilangkan sehingga pengecekan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kadar Hemoglobin (Hb) dalam darah, lingkar lengan atas, tinggi dan berat badan calon pengantin perempuan dapat terlaksana dengan baik.

“Saya benar-benar meminta kepada TPPS untuk fokus kepada pasangan keluarga muda. Sebab, pasangan keluarga mudalah yang berpotensi besar melahirkan bayi-bayi dengan risiko stunting,” kata Hasto.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abunawas membeberkan Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 kabupaten/kota, dengan 223 kecamatan dengan luas wilayah 72 persen perairan.

Sumber daya alam yang tersedia pun, cukup untuk berkontribusi dalam rangka upaya penurunan stunting baik lewat sektor pertanian, perkebunan, perternakan, dan perikanan serta pertambangan juga cukup melimpah.

Oleh karenanya, Lukman meminta kepada Bupati dan Walikota untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya, didukung dengan data yang ada dan harus bisa diakses untuk memastikan sasaran stunting dapat di intervensi dengan baik.

“Terpenting dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, harus disadari bersama bahwa dinas-dinas atau badan-badan yang telah ditunjuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya,” ujarnya yang juga Ketua TPPS Sulawesi Tenggara itu.*

Baca juga: BKKBN-Dharma Pertiwi gencarkan kampanye pencegahan stunting di Sultra

Baca juga: Kemenko PMK motivasi TPPS Sultra percepat penurunan stunting