BKKBN minta TPPS buat laporan evaluasi secara periodik

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta semua personel Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk membuat laporan evaluasi dari “Program Percepatan Penurunan Stunting” tiap keluarga secara periodik.

“TPPS menjadi garda terdepan dan berperan penting dalam upaya penanggulangan stunting di desa-desa,” kata Plt Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN, Lina Widyastuti di Jakarta, Kamis.

Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Lina menuturkan bahwa sistem pelaporan TPPS harus dilakukan secara berjenjang. Proses laporan dan evaluasi harus tersusun rapi sejak berada di tingkat pemerintah desa yang kemudian disampaikan di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Baca juga: BKKBN: TPPS garda terdepan dalam upaya penanggulangan stunting

Pada tahap pelaporan di kecamatan dan kabupaten, nantinya laporan divalidasi dan petugas menyusun data menjadi laporan periodik, sebelum diberikan pada pemerintah di tingkat provinsi dan Bangda. Pelaporan diharapkan rutin dilakukan dua kali dalam setahun.

Menurut Lina, semua laporan harus bisa didapat dan disusun secara menyeluruh karena telah disesuaikan dengan tugas dari TPPS, yakni menjadi pihak yang akan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di masing-masing daerah tempatnya bertugas.

BKKBN telah menyebarkan TPPS di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.

Ia juga mengapresiasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berhasil menurunkan angka kekerdilan pada anak (stunting) di beberapa wilayah, yakni Sumbawa Barat turun 19,1 persen, Lombok Tengah turun 13,2 persen, Dompu turun 10 persen, Kota Bima dan Kabupaten Bima turun 9,9 persen, Lombok Barat dan Lombok Utara turun 7,4 persen, Kota Mataram turun 3,3 persen dan Lombok Timur turun dua persen.

“Terima kasih karena di Provinsi NTB telah terbentuk TPPS di seluruh kabupaten/kota. Pencapaian penurunan stunting di NTB juga luar biasa. Bahkan, Sumbawa Barat berhasil menurunkan angka stunting hingga 19,1 persen,” kata Lina.

Baca juga: Akademisi: Cegah stunting dengan konsumsi protein hewani

Baca juga: Peneliti dorong optimalisasi penanganan stunting

Sebagai salah satu provinsi prioritas penurunan stunting, Kepala Bappeda Provinsi NTB Iswandi mengatakan kolaborasi semua pihak menjadi hal yang sangat dibutuhkan di daerahnya agar angka stunting turun.

Dirinya optimis pemerintah Provinsi NTB dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi menciptakan sumber daya manusia unggul dengan mencegah anak terkena stunting.

“Percepatan penurunan stunting juga membutuhkan ketersediaan data yang akurat untuk perencanaan dan implementasi arah kebijakan penanganan stunting di NTB dengan harapan dapat mengembangkan sistem monitoring, evaluasi, dan pembelajaran penanganan stunting,” kata Iswandi.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel