BKKBN: Penurunan stunting persiapkan RI hadapi bonus demografi

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa percepatan penurunan stunting yang menyasar keluarga sebelum anak dilahirkan, merupakan sebuah upaya mempersiapkan Indonesia menghadapi bonus demografi di tahun 2030.

“Jadi kita harus tuntaskan untuk mengejar target 14 persen pada 2024,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hasto menuturkan selain menghadapi bonus demografi di tahun 2030, percepatan penurunan stunting juga berkaitan dengan mempersiapkan generasi Indonesia Emas di tahun 2045.

Sebab, persoalan prevalensi stunting berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Baca juga: BKKBN: Jawa Barat jadi provinsi berpengaruh turunkan stunting nasional

Baca juga: Kelahiran bayi stunting baru berdampak pada 20 tahun kemudian

Presiden RI Joko Widodo sendiri menurutnya sangat berkonsentrasi dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut terlihat dari dijadikannya program percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas nasional.

“Stunting bisa menggagalkan pencapaian pembangunan sumber daya manusia. Kalau generasi masa depan kita stunting maka bukan bonus demografi yang akan kita dapatkan tetapi bencana demografi,” ujar Hasto.

Hasto kemudian juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Aceh, terutama bagi Kabupaten Bener Meriah yang mempunyai kerja sama gotong royong yang kuat secara komprehensif menurunkan stunting.

Selain melakukan penguatan melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), capaian imunisasi bagi anak utamanya BCG bagi penyakit TBC dan Polio di Kabupaten Bener Meriah sudah lebih dari 100 persen. Capaian itu sangat berpengaruh pada pencegahan stunting.

Hasto turut menyampaikan kerja sama yang baik tersebut, juga berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah yang berdasarkan data dari BPS turun mencapai tiga persen.

“Seandainya semua kepala daerah seperti di sini, persoalan stunting di Indonesia pasti sudah selesai, tidak ada lagi stunting. Kalau langkah-langkah ini dilakukan konsisten, saya yakin pada akhir 2023 prevalensi stunting di Bener Meriah akan turun drastis,” katanya.

Pj. Bupati Bener Meriah Haili Yoga mengatakan gotong royong dan kolaborasi antar pemangku kepentingan diterapkan dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Banyak pihak sudah bersedia menjadi Bapak Asuh Anak Stunting melalui BAAS. Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh juga terlibat dalam memberikan dakwah akidah dalam mengatasi stunting.

Haili menyebutkan pada 2022 terdapat 1.827 anak stunting. Setelah pihaknya intervensi secara terarah dan terukur, pada Januari 2023 jumlah anak stunting di Bener Meriah jumlahnya turun menjadi 1.639 anak.

Sebagai informasi, sebanyak 12 pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh berkumpul di Simpang Tiga Redelong, Ibukota Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh pada Kamis (12/01), guna berdialog terkait kolaborasi percepatan penurunan stunting.

Baca juga: BKKBN optimis Dashat pangan lokal optimalkan bonus demografi RI

Baca juga: BKKBN: Waspadai terjadinya disparitas dalam transisi penuaan penduduk