BKKBN perkuat tiga metode akurasi pengukuran kasus stunting

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan terus memperkuat tiga metode akurasi yang digunakan dalam pengukuran kasus-kasus terjadinya kekerdilan pada anak (stunting).

“Tahun 2022 ini, ketiga alat ukur stunting ini diperkuat, baik metode maupun cakupan pengukuran-nya. Sehingga hasil pengukuran data-data stunting ini betul-betul akurat,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Baca juga: KOPMAS: Cermati pengukuran tubuh anak dibanding kejar angka stunting

Hasto menuturkan, diperkuatnya sistem data yang diimbangi dengan riset dan inovasi merupakan kelanjutan dari implementasi pilar kelima dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting.

Tiga metode yang saat ini terus diperkuat oleh BKKBN hasil data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang disusun bersama Kementerian Kesehatan, serta Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dikerjakan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca juga: Wapres: Pemerintah fokus turunkan angka kasus stunting di 12 provinsi

Hasto menyebutkan, data SSGI 2022 telah disusun sejak 8 Juni 2022. Hasilnya akan selesai pada akhir bulan Oktober mendatang, setelah mengalami perbaikan yang meliputi penambahan jumlah blok sensus dan jumlah rumah tangga yang memiliki balita.

SSGI juga meyebutkan 12 provinsi prioritas dalam program percepatan penurunan stunting. Provinsi itu memiliki angka prevalensi yang sangat tinggi, yakni Nusa Tenggara Timur 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30 persen, Kalimantan Barat 29,8 persen, Jawa Barat 24,5 persen, Jawa Timur 23,5 persen, Jawa Tengah 20,9 persen, Sumatera Utara 25,8 persen dan Banten 24,5 persen.

Baca juga: Keluarga punya peran dalam penurunan angka stunting

“SSGI representasi untuk provinsi itu sangat bagus karena blok-blok-nya sangat cukup. Perlu kajian dan penguatan kembali karena untuk tiap kabupaten/kota itu belum tentu semua terwakili dengan baik. Tergantung blok sensusnya kabupaten tersebut kena berapa,” kata Hasto.

Kemudian Hasto menjelaskan, data e-PPGBM didapatkan dari hasil penimbangan di posyandu. Namun, memiliki kelemahan berupa adanya bias atau perbedaan data, sehingga harus diperkuat dengan menimbang lebih dari 90 persen balita yang telah terdata.

Baca juga: BKKBN: Tata laksana audit kasus stunting berbeda dengan akuntabilitas

Pada data SDKI, Sekretaris Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Yudo Baskara menambahkan, pengumpulan data dilakukan setiap lima tahun sekali, untuk memperoleh informasi kependudukan dan kesehatan masyarakat dengan estimasi sampai level provinsi.

Di mana dokumen yang sudah dihasilkan pada tahap persiapan SDKI 2022 terdiri dari empat kuesioner dan 14 buku pedoman. Sampel-nya pun direncanakan sebanyak 2.080 blok sensus dengan penyusunan kerangka sampel akan menggunakan Master Sampel Blok Sensus dari hasil Sensus Penduduk Long Form 2020 (SPLF 2020).

Metode-metode tersebut diperkuat karena memiliki cara yang berbeda dalam mengukur kasus stunting. Ketiganya saling melengkapi, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi yang saat ini masih 24,4 persen menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Baca juga: Kemenkes: e-PPGBM bantu audit kasus stunting berjalan maksimal