BKN Ungkap Banyak yang Usulkan Nama Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Merdeka.com - Merdeka.com - Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan, penentuan Pj gubernur dan kepala daerah melibatkan sejumlah instansi pemerintah terkait. Sejauh ini, ada banyak pihak yang mengusulkan nama untuk menjadi Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

"Yang berusaha mengusulkan nama banyak sekali. Tapi masih lama, masih Oktober nanti. Belum diproses sekarang," katanya kepada Liputan6.com, Kamis 12 Mei 2022.

Menurutnya, usulan untuk Pj sendiri memang diterima dari banyak sumber, seperti pimpinan daerah, DPRD, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama. Keseluruhannya akan dibahas dan diputuskan dalam sidang yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri berbagai Kementerian/Lembaga.

"Setneg, Setkab, KemenpanRB, Kemendagri, Polri, BIN dan BKN. Diskusinya berlangsung dengan ketat dan sangat demokratis," ungkapnya.

Tim Diskusi Tentukan Pj Kepala Daerah

Bima menerangkan, ada sejumlah pihak yang dilibatkan dalam menentukan Pejabat (Pj) gubernur atau kepala daerah.

"Usulan untuk PJ diterima dari banyak sumber, bisa dari pimpinan daerah, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain. Kemudian direview dan diputuskan dalam sidang yang dipimpin Presiden dan dihadiri berbagai Kementerian/Lembaga. Setneg, Setkab, KemenpanRB, Kemendagri, Polri, BIN dan BKN. Diskusinya berlangsung dengan ketat dan sangat demokratis," ujarnya.

Dia enggan merinci detail terkait pembahasan dalam diskusi tersebut. Termasuk soal poin yang diunggulkan dan menentukan seseorang layak menjadi Pj gubernur atau kepala daerah.

"Silakan ke Kemendagri saja. Saya tidak berwenang menyampaikan prosesnya," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik lima Penjabat (Pj) Gubernur. Dalam arahannya, dia meminta para Pj Gubernur untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan.

"Tolong yang paling utama jaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan, karena tanpa adanya stabilitas politik pemerintahan dan keamanan, semua program-program yang digulirkan, yang direncanakan akan sangat sulit dieksekusi," katanya di ruang Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5).

"Tapi ketika politik stabil di daerah masing-masing, pemerintahan juga berlangsung baik dan keamanan juga terjaga, baru bisa mengeksekusi program-program," sambungnya.

Atensi Tito lainnya adalah penanganan pandemi. Meskipun Covid-19 sudah melandai di Indonesia, namun belum sepenuhnya selesai.

"Jangan lengah, kebijakan kebijakan pemerintah pusat tolong terjemahkan dalam hal pandemi untuk konteks di wilayah masing-masing," tutupnya.

Reporter: Nanda Perdana Putra/Liputan6.com [fik]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel