BKPM: Indonesia di jalur yang tepat untuk penuhi target investasi

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan menyampaikan bahwa Indonesia tengah berada di jalur yang tepat dalam memenuhi target investasi.

“Hingga Juni 2022 kita telah mencapai 48,7 persen atau hampir 50 persen, ini berarti kita on track untuk memenuhi target investasi 2022 sebesar Rp1.200 triliun,” katanya dalam acara Lampung Investment Business Collaboration Forum yang disaksikan secara daring, Selasa.

Realisasi investasi tersebut, lanjutnya, merupakan capaian dari target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Jika dilihat dari target RPJMN, maka capaian investasi telah mencapai 60,4 persen dari total target sebesar Rp968,4 triliun.

Capaian investasi terdiri dari Foreign Direct Investment (FDI) yang mencapai 53,1 persen atau sebanyak Rp319,4 triliun. Sedangkan untuk Domestic Direct Invesment (DDI) berjumlah Rp274,2 triliun 46,9 persen.

“Jika dilihat dari spending dan penyebaran, investasi di luar Jawa lebih besar dengan Rp468,2 triliun atau 52 persen. Sementara di Jawa 48 persen atau Rp432,8 triliun,” ujarnya.

Dalam pemenuhan target investasi selama Semester 1 tersebut juga berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja yang berasal dari 133.258 proyek pekerjaan.

Lebih lanjut Nurul menegaskan bahwa investasi merupakan kunci bagi ekonomi untuk bangkit dari COVID-19 di tahun 2022. Investasi, sebutnya, merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan.

“Investasi akan membuat lapangan pekerjaan baru untuk tenaga kerja baru, terutama untuk para pengangguran saat ini dan yang terdampak pandemi COVID-19,” tutur dia.

Selain itu, kegiatan investasi berorientasi ekspor juga akan memperkuat cadangan devisa negara serta akan meningkat konsumsi domestik.

Adapun upaya memperbanyak dan memperluas investasi juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencapai mencapai Visi Indonesia tahun 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi negara dengan PDB terbesar ke-5 di dunia.

Pemerintah telah berupaya melakukan transformasi ekonomi dengan meningkatkan daya saing dan memberikan transparansi dan efisiensi dalam kemudahan berbisnis di Indonesia melalui UU Cipta Kerja, mengeluarkan regulasi investasi yang lebih berdaya saing, serta mengatasi COVID-19.

Baca juga: Bahlil optimistis Indonesia masih jadi tujuan investasi dunia
Baca juga: BI: Investasi swasta diperlukan untuk capai target transisi energi
Baca juga: Ekonom: Dorong konsumsi dan investasi untuk capai target ekonomi 2023