BKPM: Kolaborasi investor besar-UMKM pada 2021 capai Rp2,73 triliun

·Bacaan 2 menit

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat nilai kontrak kerja sama dari kolaborasi antara investor besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang 2021 mencapai Rp2,73 triliun.

Nilai tersebut tercatat tumbuh 82 persen dibandingkan kontrak kemitraan investor besar dan UMKM pada 2020 lalu yang Rp1,5 triliun.

"Kemarin, 2020 (nilai kontraknya) Rp1,5 triliun, sekarang di 2021 nilainya Rp2,7 triliun," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam acara Penandatanganan Komitmen Kerja Sama dalam Program Kolaborasi PMA/PMDN dengan UMKM di Nusa Dua, Bali, Sabtu.

Bahlil menyebut program kolaborasi antara investor atau usaha besar dan UMKM digulirkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan dunia usaha baru serta mendukung UMKM naik kelas.

"Target kita ke depan 2022 itu minimal Rp5 triliun," imbuhnya.

Bahlil mengaku begitu pentingnya peran kolaborasi bagi UMKM. Pasalnya UMKM sulit naik kelas jika tidak memiliki kesempatan.

Oleh karena itu, kolaborasi dengan usaha besar diharapkan bisa membuka peluang bagi UMKM untuk bisa naik kelas.

"Jangan berpikir karena kualitas mereka belum mampu, kewajiban kita untuk membina mereka," katanya.

Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan terjadi peningkatan signifikan capaian kegiatan Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Tercatat bahwa jumlah usaha besar, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), naik 59 persen yaitu dari 56 perusahaan PMA/PMDN pada 2020 menjadi 89 perusahaan PMA/PMDN pada 2021.

Sementara itu, jumlah UMKM pun naik 99 persen yaitu dari 192 UMKM menjadi 383 UMKM.

"Nilai kontraknya juga naik 82 persen dari Rp1,5 triliun jadi Rp2,73 triliun. Hampir 80 persen sudah berkontrak, 20 persen sedang proses kontrak, saat ini sebagian besar akan pra kontrak karena prosesnya 2022," kata Imam.

Kontrak kerja sama antara PMA dan PMDN dengan UMKM meliputi kerja sama untuk rantai pasok, bahan baku penolong dan lainnya yang bersifat berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Utama Surveyor Indonesia Muhammad Haris Witjaksono menyambut baik keterlibatan perusahaan dalam membangun jalan penciptaan rantai pasok industri yang berkelanjutan dari UMKM.

"Mengapa kita sebut jalan baru? Karena upaya ini adalah bagian dari upaya pemerintah agar kepastian pasokan bagi industri besar secara bertahap namun pasti dapat beralih pada pemasok-pemasok lokal sehingga tercipta kondisi pasokan yang just in time dan sustain," kata Haris.

Ia pun berharap UMKM bisa tumbuh dengan baik dan menjadi mitra strategis bagi usaha besar yang akan berujung pada investasi baru, dan eksistensi industri lokal di mata dunia.

Baca juga: Kementerian Investasi catat 23 perusahaan relokasi investasi ke RI
Baca juga: Omicron masuk Indonesia, Bahlil: kepercayaan investor masih tinggi
Baca juga: Pertama kali, Bahlil uji coba pengurusan izin usaha lewat ponsel

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel