BKSAP DPR RI: P20 momentum bersama selesaikan tantangan global

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan pertemuan Forum Ketua Parlemen Negara G20 atau P20 merupakan momentum bersama untuk menyelesaikan tantangan global.

"DPR RI punya peran strategis dalam keketuaan Indonesia di G20. P20 merupakan momentum bersama parlemen negara-negara G20 untuk mencari solusi menyelesaikan tantangan global," kata Putu pada Diskusi Pendahuluan P20: Menuju Pertemuan Ke-8 Forum Ketua Parlemen Negara G20 (P20) secara daring, Rabu.

Diskusi tersebut dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur sebelum dilaksanakannya pertemuan perdana atau kick off meeting Pertemuan Ke-8 Forum Ketua Parlemen Negara G20 (P20) pada Rabu (15/6) siang.

Dalam forum P20, kata Putu, DPR mengusung tema Parlemen Kuat untuk Pemulihan Berkelanjutan karena parlemen merupakan lembaga representasi rakyat, selain menjalankan tiga fungsi: legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Menurut dia, dalam fungsi representasi tersebut, DPR memiliki peran untuk menjadi "jembatan" kepentingan publik karena pada masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi semua masyarakat.

"BKSAP memiliki fungsi diplomasi untuk mengajak semua pihak bersinergi untuk mencari solusi menyelesaikan tantangan global," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keketuaan Indonesia di P20 memiliki tiga tujuan: pertama, meningkatkan peran parlemen untuk mendukung agenda global; kedua, dorong interaksi erat antara parlemen-pemerintah untuk hasil G20; ketiga, memperkuat interaksi negara G20 bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya.

Dalam diskusi tersebut, anggota BKSAP DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan bahwa Indonesia dalam pertemuan P20 harus mengedepankan isu-isu strategis, misalnya terkait dengan perubahan iklim.

Menurut dia, isu perubahan iklim sebelumnya sudah dibahas dalam Sidang Ke-144 Forum Palemen Dunia (IPU) pada bulan Maret 2022 di Bali untuk memobilisasi seluruh dunia melakukan aksi nyata mengatasi perubahan iklim.

"Diharapkan P20 hasilkan solusi konkret negara-negara dunia dengan peran parlemen dalam memobilisasi dan tindak lanjuti apa yang sudah dibahas dalam Sidang Ke-144 IPU," katanya.

Dyah menilai sistem pemantauan dalam IPU masih lemah untuk mengawal rekomendasi terkait dengan langkah-langkah mengurangi emisi karbon dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar P20 mengangkat isu strategis seperti perubahan iklim agar dapat memobilisasi parlemen anggota P20 terkait dengan isu tersebut.

Baca juga: DPR usung empat isu utama dalam pertemuan P20

Baca juga: Puan: DPR siap jadi Tuan Rumah P20 Tahun 2022

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel