Newsroom Blog

Ahok dan Asal Usul Keberanian

Dari mana datangnya keberanian? Entahlah. Tapi Ahok memberi bukti, seorang minoritas amat mungkin jadi pejabat yang berani menyerang tanpa pandang bulu.
 
Orang mungkin banyak yang kaget pada keberanian Ahok mengumbar kritik, kecaman, ancaman terhadap mereka yang dianggapnya menghalangi kerja pemerintah provinsi DKI. Kekagetan itu, setidaknya pada diri saya, boleh jadi dipicu oleh pengetahuan umum terhadap latar belakang Ahok.
 
Kok bisa seorang Cina dan Kristen berani melawan kandidat gubernur petahana (incumbent) yang getol mengucapkan kosa kata sektarian dan kesukuan? Kok bisa seorang Cina dan Kristen secara terbuka menantang seorang pengusaha di daerah “merah” seperti Tenabang, sekaligus seorang haji yang berkiprah di partai Islam dan didukung massa yang tidak kecil?
 
Saya harus membuka diri pada kemungkinan tiga paragraf di atas dirembesi oleh tendensi-tendensi rasialis.
 
Tendensi itu tidak untuk merayakan apalagi mereproduksi stereotipe yang banyak berkembang di masyarakat tentang warga keturunan Cina. Tendensi itu, dalam konteks tulisan ini, untuk menggeledah bagaimana persepsi dibentuk oleh stereotipe yang sudah berkembang menjadi pengetahuan umum, wacana sehari-hari, bahkan anekdot dan canda yang dengan enteng dibicarakan di warung kopi.
 
Dan, boleh jadi, tendensi rasialis dalam kekagetan itu dipicu oleh kondisi makin sedikitnya pemimpin dan pejabat publik yang berani. Ada pejabat publik yang berani bersikap tegas dan keras saja sudah bikin kaget, apalagi jika pejabat itu seorang minoritas?
 
Rasialisme dan pemaksaan
Saya tidak perlu mengulang-ulang kembali kisah diskriminasi rasial yang dialami orang-orang Cina yang merantau ke tanah air kita sejak era Nusantara, era kolonial sampai pascakemerdekaan.
 
Kekuatan penting orang Cina di Indonesia, yaitu bidang ekonomi, sebenarnya tumbuh akibat politik rasialis. Sejak berabad-abad lalu, para perantau dari Cina dipaksa untuk tidak banyak berurusan dengan perkara di luar ekonomi.
 
Mereka dipaksa penguasa (dari raja-raja bumiputera sampai penguasa kolonial) untuk mau “diparkirkan” di pasar. Justru “di lahan parkir” itulah mereka akhirnya jadi kekuatan yang tak bisa disangkal. Dan itu pun berakhir dengan stereotipe yang tak enak: mereka bisa kaya karena pelit, hanya solider dengan kelompoknya sendiri, dan lain-lain, dan lain sebagainya.
 
Jika menjadi kaya dari berdagang pun masih dilekati stereotipe yang seringkali tak mengenakkan, padahal itu sesuai keinginan penguasa, apalagi jika menonjol di bidang-bidang yang jauh lebih beresiko? Misalnya: politikus, jurnalis, atau aktivis HAM.
 
Masuk ke politik
Memasuki abad-20, sudah banyak orang-orang Cina yang berani muncul ke permukaan sebagai aktivis yang gigih memperjuangkan isu-isu publik.
 
Di era pergerakan nasional itu, tak terbilang para aktivis penulis dan jurnalis Cina yang berkiprah di panggung politik. Mereka terbagi ke dalam dua kubu utama. Kubu pertama masih berkiblat ke Cina sebagai negara asal, sedangkan kubu kedua ikut ambil bagian menyiapkan dan memperjuangkan sebuah negara bangsa yang baru di tanah rantaunya ini.
 
Tetapi mereka semua adalah bagian inheren sejarah pergerakan Indonesia. Peran mereka tak bisa dihapuskan, kecuali jika Anda hendak menggelapkan sejarah. Mereka punya hak yang sama untuk dicatat dalam historiografi, sebagaimana orang-orang komunis atau para aktivis Islam. Surat kabar Sin Po, Keng Po atau Sin Tit Po, sama-sama dapat tempat dalam sejarah seperti halnya surat kabar Medan Prijaji, Djawi Hisworo atau Poetri Hindia.
 
Karena tak mau melulu “diparkir” di pasar-pasar, para aktivis itu memutuskan ikut berjuang di lapangan politik. Aktivisme itulah yang menyebabkan mereka memiliki wakil dalam fase krusial merancang negara-bangsa Indonesia dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Ada nama-nama seperti Oey Tiang Tjoe, Oey Tjong Hauw, atau Yap Tjwan Bing.
 
Pada periode ketika politik dan ideologi jadi panglima, pascakemerdekaan sampai kejatuhan Sukarno, orang-orang Cina di Indonesia sangat aktif berpolitik. Sejarah Indonesia kontemporer tak mungkin menghapuskan nama Baperki dan Siaw Giok Tjan yang berkampanye tentang integrasi atau LPKB dengan Kristoforus Sindhunata yang gigih mengusulkan konsep asimiliasi.
 
Polemik dua organisasi itu sampai kini kadang masih jadi isu dalam diskusi mengenai politik identitas orang-orang Cina.
 
Tetapi fase subur diskusi politik dan ideologi yang krusial itu praktis hilang setelah kejatuhan Sukarno. Militansi dukungan Baperki terhadap Sukarno dan kedekatannya dengan PKI jadi salah satu isu penting yang membuat orang-orang Cina di Indonesia (dipaksa/terpaksa) mundur secara teratur dari depan layar politik Indonesia.
 
Kebanyakan para aktivis itu bergerak di belakang layar atau bahkan di luar sistem. Ada yang berperan sebagai think tank Orde Baru melalui pelbagai saluran (misalnya CSIS), ada juga yang memilih berjuang jauh di luar struktur dengan menjadi kritikus yang tajam seperti Arief Budiman, Christianto Wibisono atau George Junus Aditjondro.
 
Tapi amat sedikit yang tampil di depan layar sebagai pejabat publik, apalagi berani menentang arus secara terbuka dan terang-terangan, misalnya seperti Ong Eng Die yang menjabat sebagai menteri keuangan pada awal 1950-an.
 
Kebaikan mayoritas vs keberanian minoritas
Tanpa menafikan keberadaan politisi dan pejabat berlatar belakang etnis Cina lainnya yang berani menentang arus, Ahok memang istimewa. Berpuluh-puluh tahun setelah masa Ong Eng Die, Ahok muncul sebagai pejabat publik di Jakarta, jantung kekuasaan Indonesia.
 
Dan itulah kenapa Ahok jadi titik perhatian yang penting sekaligus menarik. Sedari masa pencalonan, dia sudah diserang oleh isu-isu rasial dan sektarian, dari soal isu Cina maupun isu agama.
 
Melalui Ahok, debat tentang SARA bukan sekadar muncul, tapi juga jadi isu pokok. Sebelum Ahok, saya sudah lupa kapan terakhir isu Cina muncul dalam debat politik terkait posisi kepemimpinan yang vital dan krusial.
 
Saya menganggap debat yang membawa isu rasial dan sektarian itu hal yang bagus. Setelah puluhan tahun isu SARA dibungkam sebagai tabu yang berbahaya, isu ini kembali muncul. Kemenangan Ahok menunjukkan satu hal: SARA sebaiknya tak usah ditabukan, tapi biarkan menjadi bagian debat dan diskusi.
 
Tak ada yang bisa mencegah dan melarang seseorang memilih kandidat berdasarkan latar belakang rasial dan agama, tapi kematangan berpolitik warga negara akan memutuskan kinerja dan kredibilitas yang akan jadi pemenang. Dan kematangan itu hanya mungkin lahir ketika tabu-tabu politik berani diangkat, dibicarakan dan dengan itu dapat dicairkan.
 
Boleh jadi Ahok salah dalam salah satu momen perdebatan, tapi keberaniannya adalah hal lain yang penting dicatat. Inilah momen ketika “sindrom minoritas” berhasil dilampaui. Inilah momen ketika represi mayoritas bisa dilawan bukan karena kebaikan mayoritas, tapi karena keberanian minoritas itu sendiri.
 
Ahok adalah bukti bahwa toleransi memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor penentu.
 
Toleransi sebenarnya “wacana mayoritas”. Konsep toleransi merujuk pada “kemurahan/kebaikan hati” mayoritas untuk bertenggang rasa kepada siapa pun yang jadi minoritas. Pendeknya, toleransi mesti dibaca dengan kekuasaan sebagai konteksnya. Kekuasaan di sini bukan menyangkut struktur politik, tetapi juga konstelasi antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam pelbagai matranya, baik etnis, agama, politik atau ekonomi.
 
Alih-alih menunggu “kebaikan mayoritas” lewat kabut bernama toleransi, Ahok bertindak sebagai pejabat publik dengan inisiatif penting bernama keberanian.
 
Dan, saya percaya, keberanian itu tidak muncul sebagai berkah bawaan yang diturunkan secara genetis. Keberaniannya lahir mungkin karena keyakinan dirinya bersih dan tidak melakukan korupsi.
 
Di situ, Ahok tak sendiri. Dia melanjutkan apa yang sudah dilakukan pendahulunya, sebut saja Soe Hok Gie dan Yam Thiam Hien.
 
Soe Hok Gie orang pertama yang dengan nekat menulis secara terbuka soal pembantaian orang-orang yang diduga komunis setelah 1965. Atau Yap Thiam Hien, yang mengambil risiko jadi miskin dan terasingkan, dengan membela tersangka G30S seperti Kolonel Latief dan Soebandrio dalam persidangan Mahmilub.
 
Saya ingin mengutip salah satu kalimat paling indah yang saya baca dari buku legendaris John F. Kennedy, “Profiles in Courage” (Sosok-sosok Pemberani).
 
“Kisah-kisah keberanian di masa lalu,” tulis Kennedy, “bisa memberikan pelajaran dan menawarkan harapan serta inspirasi. Tapi kisah masa lalu tak bisa memberi keberanian itu sendiri. Untuk mendapatkannya, setiap orang harus melihat ke dalam jiwanya sendiri.”
 
Itulah sebabnya keberanian bukan genetis. Dia tak pandang latar belakang karena siapa pun bisa saja jadi pemberani. Karena memang orang Cina bisa saja pelit tapi bisa juga tidak. Karena seorang jenderal bisa saja pemberani tapi bisa juga tidak.
 
Untuk soal satu ini, saya tidak ragu. Karena keraguan hanya milik Presiden.

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.